BANGKA BARAT, TARGETKRIMINAL.COM — Di sebuah dermaga, harapan tidak cukup hanya ditambatkan pada beton yang kokoh. Harapan harus menjelma menjadi kapal-kapal yang bersandar, komoditas yang bergerak, perdagangan yang tumbuh dan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat.
Itulah pekerjaan besar yang kini ingin didorong Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terhadap Pelabuhan Tanjung Ular, Mentok. Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Bupati Bangka Barat, Markus, S.H., berupaya mencari jalan agar infrastruktur strategis tersebut tidak sekadar berdiri sebagai hasil pembangunan fisik, tetapi benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi daerah.
Markus mendorong PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk mengambil peran dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Ular. Perusahaan yang memiliki pengalaman di bidang kepelabuhanan itu diharapkan mampu menghadirkan manajemen profesional, memperluas jaringan pengguna jasa, serta membuka peluang perdagangan komoditas Bangka Barat menuju pasar internasional.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan tindak lanjut pemanfaatan dan pengelolaan pelabuhan di Mentok, Kamis (29/10/2026), yang berlangsung di OR I Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun komunikasi dengan jajaran Pelindo, termasuk Direktur Eksekutif Budi, yang diminta hadir untuk melihat secara langsung kondisi dan potensi pelabuhan.
“Kami mendorong PT Pelindo untuk mengelola Pelabuhan Tanjung Ular. Harapan kami, pelabuhan ini dapat dikelola secara profesional karena Pelindo sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan di bidang kepelabuhanan,” ungkap Markus.
Bagi Markus, persoalan Tanjung Ular bukan semata-mata mengenai siapa yang mengelola dermaga. Lebih jauh, persoalannya ialah bagaimana mengubah infrastruktur menjadi produktivitas ekonomi.
Sebab, pembangunan tidak seharusnya berhenti ketika pekerjaan konstruksi selesai. Justru setelah bangunan berdiri, pekerjaan sesungguhnya dimulai untuk memastikan fasilitas tersebut bekerja, menghasilkan nilai tambah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keinginan menggandeng Pelindo tidak terlepas dari kondisi kemampuan fiskal daerah yang membutuhkan pengelolaan anggaran secara cermat.
Markus memahami bahwa mengoperasikan pelabuhan bukan pekerjaan sederhana. Ada kebutuhan pemeliharaan fasilitas, pelayanan kapal, pengaturan arus barang, keselamatan pelayaran, hingga investasi penunjang yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya mendorong keterlibatan perusahaan yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengambil peran lebih besar.
“Kondisi keuangan daerah saat ini tentu menjadi pertimbangan. Karena itu, kami berharap Pelindo dapat mengambil peran dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan ini,” ujarnya.
Arah kebijakan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah daerah mengembangkan pola pembangunan melalui kolaborasi. Pemerintah tidak harus menanggung seluruh beban pengembangan sendiri, tetapi tetap berperan dalam membuka peluang investasi dan memastikan kepentingan daerah terlindungi.
Namun, kolaborasi membutuhkan kepastian. Status aset, kewenangan pengelolaan, skema investasi, pembagian tanggung jawab, hingga target pelayanan harus dirumuskan secara transparan.
Sebab, operator membutuhkan kelayakan bisnis, sedangkan pemerintah membutuhkan manfaat ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Salah satu peluang yang mulai dibicarakan pemerintah daerah tentang kemungkinan pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Ular oleh PT Timah Tbk untuk kegiatan ekspor.
Markus mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah bertemu dengan jajaran direksi PT Timah. Dalam pertemuan tersebut, muncul keinginan perusahaan untuk mempertimbangkan Tanjung Ular sebagai salah satu jalur pengiriman komoditas.
Menurutnya, keterbatasan kapasitas kapal yang dapat mengakses pelabuhan tertentu menjadi salah satu pertimbangan untuk mencari alternatif jalur logistik.
Pemerintah daerah berharap Tanjung Ular dapat memberikan pilihan pengiriman yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sekaligus membuka kesempatan memperluas jangkauan perdagangan.
“Kami sudah bertemu dengan direksi PT Timah. Ada keinginan agar ekspor dapat dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Ular. Harapan kami, melalui pelabuhan ini, jangkauan perdagangan bisa semakin luas, bahkan hingga Eropa dan Amerika,” kata Markus.
Pernyataan tersebut membawa harapan besar bagi masa depan ekonomi Bangka Barat.
Selama ini, aktivitas pertambangan dan perdagangan komoditas menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi daerah. Apabila didukung jalur logistik yang efisien, potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi kekuatan perdagangan yang lebih kompetitif.
Namun, pasar internasional tidak dapat ditembus hanya dengan keinginan. Diperlukan kesiapan fasilitas pelabuhan, kesesuaian kapal, kedalaman alur pelayaran, kapasitas bongkar muat, kepabeanan, serta kepastian volume dan jadwal pengiriman.
Karena itu, rencana ekspor melalui Tanjung Ular masih membutuhkan tindak lanjut teknis dan komitmen bisnis dari perusahaan pengguna jasa.
PT Timah berpotensi menjadi salah satu pengguna awal yang dapat memperkuat perencanaan operasional pelabuhan. Akan tetapi, kepastian pemanfaatannya tetap harus dibuktikan melalui kesepakatan dan keputusan perusahaan.
Markus Bidik Perusahaan Lain, Wilmar Masuk Dalam Penjajakan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga tidak ingin masa depan Tanjung Ular hanya bergantung pada satu perusahaan.
Markus menyampaikan rencana mengundang perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bangka Barat untuk mempertimbangkan penggunaan pelabuhan tersebut sebagai jalur perdagangan dan ekspor.
Salah satu perusahaan yang disebut ialah Wilmar, di samping perusahaan lain yang memiliki potensi pengiriman komoditas.
“Nanti kami juga akan mengundang perusahaan-perusahaan yang ada di Bangka Barat agar dapat memanfaatkan Pelabuhan Tanjung Ular untuk kegiatan ekspor. Tidak hanya PT Timah, tetapi juga perusahaan lainnya,” ungkapnya.
Langkah ini penting untuk membangun basis pengguna jasa yang lebih luas.
Semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan pelabuhan, semakin besar peluang terbentuknya aktivitas logistik secara berkelanjutan. Aktivitas tersebut dapat menciptakan kebutuhan terhadap jasa transportasi, pergudangan, bongkar muat, distribusi, hingga usaha pendukung lainnya.
Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa penjajakan tersebut didasarkan pada kebutuhan nyata dunia usaha.
Jenis komoditas, volume barang, frekuensi pengiriman, tujuan pasar, dan kebutuhan fasilitas harus dipetakan secara terukur.
Dengan begitu, Pelindo dapat menyusun rencana bisnis berdasarkan potensi pasar yang benar-benar tersedia, bukan sekadar proyeksi optimistis.
Di balik rencana besar menghidupkan Tanjung Ular, terdapat pekerjaan kelembagaan yang tidak kalah penting.
Markus menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai kemungkinan pelimpahan pengelolaan pelabuhan kepada Pelindo.
Ia berharap pembahasan tersebut dapat segera memperoleh kejelasan. Karena itu, jajaran Pelindo diminta melihat langsung kondisi pelabuhan untuk menilai peluang dan kebutuhan pengelolaannya.
“Kami berharap prosesnya bisa lebih cepat. Selama ini pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Ular menurut kami belum maksimal. Karena itu, kami ingin ada langkah konkret agar pelabuhan ini dapat berfungsi lebih optimal,” tegas Markus.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya keinginan pemerintah daerah agar pembahasan tidak berlarut-larut.
Meski demikian, proses pelimpahan pengelolaan membutuhkan kejelasan mengenai kewenangan, status aset, mekanisme kerja sama, serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Peninjauan langsung oleh calon operator menjadi langkah penting untuk mengevaluasi kesiapan fasilitas. Namun, keputusan pengelolaan tetap membutuhkan proses formal dan kesepakatan antarpihak.
Kecepatan diperlukan, tetapi kepastian hukum dan kelayakan bisnis tidak boleh dikorbankan.
Ada satu pertanyaan yang seharusnya menjadi ukuran utama dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur setelah dibangun, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?
Pertanyaan tersebut relevan bagi Tanjung Ular.
Sebab, keberhasilan pembangunan pelabuhan tidak semestinya hanya diukur dari panjang dermaga, luas kawasan, atau kelengkapan bangunan. Ukuran yang lebih substantif adalah kemampuan pelabuhan menghasilkan aktivitas ekonomi.
Berapa kapal yang akan bersandar?
Berapa volume barang yang akan dikirim?
Berapa perusahaan yang menggunakan jasa?
Seberapa besar efisiensi biaya logistik yang dihasilkan?
Berapa banyak tenaga kerja lokal yang memperoleh kesempatan?
Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui target kinerja yang terukur.
Markus sendiri mengakui bahwa Pelindo tentu memiliki perhitungan bisnis sebelum mengambil keputusan pengelolaan.
“Pelindo tentu memiliki perhitungan bisnis. Kalau tidak ada pengguna jasa atau pelanggan, siapa yang akan menanggung biaya operasionalnya? Karena itu, kami mendorong agar perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi ekspor dapat menggunakan pelabuhan ini,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa membangun pelabuhan dan menghidupkan pelabuhan merupakan dua pekerjaan yang berbeda.
Membangun membutuhkan anggaran dan pekerjaan konstruksi. Menghidupkan membutuhkan kepastian pasar, investasi, manajemen, serta aktivitas perdagangan yang berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah daerah harus mampu mempertemukan kepentingan operator dengan kebutuhan dunia usaha, sekaligus memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari geliat ekonomi yang dihasilkan.
Apabila Tanjung Ular berhasil dikembangkan, manfaatnya berpotensi melampaui aktivitas bongkar muat barang.
Pertumbuhan kegiatan pelabuhan dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan permintaan jasa transportasi, mengembangkan usaha pergudangan, serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Pelaku usaha lokal juga berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok kegiatan kepelabuhanan, mulai dari penyediaan kebutuhan operasional hingga jasa pendukung lainnya.
Tetapi, manfaat tersebut harus dirancang agar masyarakat lokal benar-benar memperoleh ruang partisipasi.
Peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta keterlibatan penyedia jasa lokal perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan kawasan pelabuhan.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan angka perdagangan, tetapi juga memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pelabuhan Tanjung Ular kini menjadi salah satu harapan untuk memperkuat konektivitas perdagangan dan meningkatkan daya saing daerah.
Markus telah menyampaikan arah kebijakan dengan mendorong Pelindo sebagai calon pengelola profesional, membuka peluang pemanfaatan oleh PT Timah, serta mengajak perusahaan lain, termasuk Wilmar, untuk menjajaki penggunaan pelabuhan.
Tahap berikutnya memastikan seluruh gagasan tersebut berubah menjadi kepastian pengelolaan, investasi, dan kegiatan operasional yang nyata.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji bahwa pelabuhan akan menjadi gerbang perdagangan dunia. Mereka membutuhkan bukti bahwa pembangunan benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan ekonomi daerah.
Tanjung Ular tidak boleh hanya menjadi saksi bisu besarnya investasi pembangunan. Ia harus tumbuh menjadi pintu yang menghubungkan potensi Bangka Barat dengan dunia, tempat komoditas menemukan pasar, kesempatan kerja terbuka dan kesejahteraan masyarakat memperoleh jalan untuk berlabuh.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang pemimpin dalam membangun daerah bukan hanya terlihat dari apa yang berhasil didirikan selama masa kepemimpinannya, tetapi juga dari apa yang mampu terus bekerja dan memberikan manfaat setelah pembangunan itu selesai.
Penulis: Belva Al Akhab
About the Author
