Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Guntur
MENTOK, BANGKA BARAT— Ada pelajaran demokrasi yang tidak cukup dipahami hanya melalui buku. Ada keberanian yang tidak tumbuh hanya dari teori. Ada kebijakan publik yang perlu dikenali lebih dekat oleh mereka yang kelak akan mewarisi masa depan daerah.
Pada Senin, 26 Oktober 2026, Gedung DPRD Kabupaten Bangka Barat menjadi ruang perjumpaan antara generasi muda dan dunia legislatif. Melalui program “Simulasi Satu Hari Menjadi Anggota DPRD Bangka Barat”, Komunitas Literasi Rumah Besti’s mengajak para pelajar melangkah lebih dekat ke jantung demokrasi lokal.
Di balik kegiatan tersebut, ada gagasan yang diinisiasi Fakhrur Rozy, Ketua Komunitas Literasi Rumah Besti’s. Ia ingin memperkenalkan politik bukan sebagai sesuatu yang jauh, rumit, atau hanya menjadi urusan orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang dapat dipahami, dipelajari dan diawasi bersama.
Para peserta datang ke gedung DPRD, merasakan suasana ruang legislatif, duduk di kursi dewan, serta bertemu langsung dengan pimpinan dan anggota DPRD Bangka Barat. Mereka memperoleh kesempatan untuk melihat lebih dekat lingkungan tempat rapat, sidang dan pembahasan kepentingan publik berlangsung.
Bagi sebagian pelajar, pengalaman itu menjadi pertemuan pertama dengan dunia parlemen. Gedung yang selama ini mungkin hanya dikenal melalui berita dan cerita orang dewasa, kini hadir sebagai ruang belajar yang nyata.
Di sana, demokrasi tidak lagi sebatas istilah dalam buku pelajaran. Ia menjelma menjadi percakapan, pengalaman dan kesempatan untuk memahami bagaimana suara masyarakat semestinya mendapatkan tempat dalam proses kebijakan.
Bagi Fakhrur Rozy, literasi politik tidak seharusnya berhenti pada kemampuan mengenali lembaga negara atau menghafal peraturan. Anak muda juga perlu memahami bagaimana kebijakan dibahas, bagaimana aspirasi disampaikan, serta bagaimana masyarakat mengambil bagian dalam mengawasi pembangunan.
Itulah landasan yang membuatnya menghadirkan pendekatan berbeda melalui program simulasi tersebut.
“Program literasi politik dan demokrasi kali ini dikemas dengan cara yang berbeda, yakni ‘Simulasi Satu Hari Menjadi Anggota DPRD Bangka Barat’. Peserta langsung datang ke gedung DPRD, duduk di ruang dewan, bahkan bertemu langsung dengan pimpinan dan anggota DPRD untuk merasakan bagaimana suasana ketika berlangsung rapat, sidang, maupun kegiatan legislatif lainnya,” ujar Fakhrur Rozy.
Ia bersyukur karena para peserta menunjukkan sikap interaktif dan komunikatif selama kegiatan berlangsung.
Bagi Fakhrur, respons tersebut merupakan bagian penting dari proses pendidikan demokrasi. Sebab, keberanian menyampaikan pendapat membutuhkan ruang, pengalaman, dan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan.
Namun, gagasan yang dibawanya tidak berhenti pada pengalaman duduk di kursi dewan. Ia ingin kegiatan tersebut menjadi awal tumbuhnya generasi muda yang mampu memahami persoalan publik, menyuarakan gagasan, serta mengambil peran dalam kehidupan demokrasi.
“Harapan saya, semoga kegiatan ini tetap berlangsung dan berlanjut karena sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan anak muda dalam menyuarakan ide dan gagasan mereka secara langsung kepada para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan,” katanya.
Fakhrur juga menekankan pentingnya mendorong generasi muda menjadi bagian dari pengawasan terhadap program pemerintah.
“Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya untuk mendorong anak muda agar menjadi pengawas bersama terhadap program pemerintah, sehingga pembangunan dapat berlangsung transparan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan arah pendidikan politik yang ingin dibangun: anak muda bukan sekadar penonton pembangunan, melainkan warga negara yang memiliki hak untuk memahami kebijakan dan menyampaikan masukan secara bertanggung jawab.
Dalam kerangka itu, literasi menjadi bekal untuk mengenali persoalan, partisipasi menjadi jalan untuk menyampaikan aspirasi dan pengawasan menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Kehadiran peserta Komunitas Literasi Rumah Besti’s disambut oleh Wakil Ketua I DPRD Bangka Barat, H. Oktorazsari dan Wakil Ketua II, Drs. Samsir, serta anggota DPRD Bangka Barat.
Pertemuan tersebut menghadirkan gambaran tentang pentingnya komunikasi antara lembaga perwakilan dan masyarakat, termasuk generasi muda yang sedang belajar memahami proses politik.
Dalam kesempatan itu, H. Oktorazsari mengapresiasi inisiatif Komunitas Literasi Rumah Besti’s yang menghadirkan kegiatan untuk memperkenalkan politik, demokrasi dan regulasi kepada kalangan pelajar.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Komunitas Literasi Rumah Besti’s karena sudah menjadi wadah dalam kegiatan yang sangat positif, agar generasi muda dapat melek politik, demokrasi, serta regulasi,” ujar Oktorazsari.
Ia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum bagi anak muda untuk menyampaikan kebutuhan dan keresahan mereka secara langsung kepada para wakil rakyat.
“Kegiatan ini kami harap menjadi momentum anak muda untuk menyuarakan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keresahan mereka. Kami juga dengan terbuka dan lapang dada menerima kritik dan masukan karena kami menjadi wakil rakyat,” tuturnya.
Oktorazsari menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi bagian utama dalam pelaksanaan tugas legislatif.
“Apa yang menjadi hak masyarakat harus kami perjuangkan demi kepentingan bersama, kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan penting bagi peserta bahwa demokrasi membutuhkan komunikasi dua arah. Masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, sementara wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk mendengar dan memperjuangkan kepentingan publik sesuai kewenangannya.
Keterbukaan itu juga perlu berjalan beriringan dengan tindak lanjut yang nyata. Aspirasi yang disampaikan masyarakat perlu memperoleh saluran yang jelas, sedangkan proses pembahasan kebijakan perlu dapat dipahami dan diawasi publik.
Dengan demikian, pertemuan di gedung DPRD bukan sekadar agenda kunjungan, tetapi dapat menjadi pintu masuk bagi hubungan yang lebih berkelanjutan antara generasi muda dan lembaga perwakilan rakyat.
Bagi Nayla, pelajar MAN 1 Bangka Barat, kegiatan tersebut menghadirkan pengalaman yang berbeda dari pembelajaran sehari-hari di sekolah.
Kesempatan datang langsung ke gedung DPRD memberinya ruang untuk mengenal lebih dekat lembaga legislatif sekaligus memahami bahwa generasi muda dapat mulai mempelajari demokrasi sejak bangku pendidikan.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami anak muda, khususnya karena kami masih berstatus sebagai pelajar. Ini menjadi pengalaman yang berharga karena bisa merasakan dan datang langsung ke Gedung DPRD Bangka Barat,” ungkap Nayla.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada satu pelaksanaan, melainkan dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
“Semoga kegiatan ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya dan Komunitas Literasi ini semakin banyak menebarkan benih program pemberdayaan anak muda dan masyarakat,” tambahnya.
Harapan itu menyimpan pesan bahwa pendidikan demokrasi memerlukan kesinambungan. Satu kunjungan dapat membuka wawasan, tetapi pengetahuan yang mendalam membutuhkan kesempatan belajar yang berulang.
Anak muda perlu mengenali hak untuk menyampaikan pendapat, memahami perbedaan pandangan, mengetahui mekanisme pemerintahan dan belajar menguji sebuah gagasan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di titik tersebut, literasi politik menjadi bagian dari pendidikan kewargaan yang membantu pelajar tumbuh sebagai warga negara yang sadar hak dan tanggung jawab.
Pengalaman serupa dirasakan Noni, pelajar SMKS Muhammadiyah Mentok. Baginya, program ini menjadi pengalaman pertama mengunjungi Gedung DPRD Bangka Barat sekaligus kesempatan untuk duduk langsung di kursi anggota dewan.
“Saya sangat senang karena mendapatkan ilmu baru dan teman baru dari beberapa sekolah. Ini pertama kalinya saya mengikuti kegiatan seperti ini. Saya juga baru pertama kali datang ke Gedung DPRD Bangka Barat, bahkan bisa duduk langsung di kursi dewan,” ujar Noni.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran demokrasi dapat dimulai dari perjumpaan sederhana yang meninggalkan kesan mendalam.
Kursi dewan bukan sekadar tempat duduk yang melambangkan jabatan. Di baliknya terdapat tanggung jawab untuk menyerap aspirasi, membahas kepentingan masyarakat, menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, serta memperjuangkan kepentingan publik melalui mekanisme kelembagaan.
Bagi seorang pelajar, duduk di kursi tersebut menjadi kesempatan untuk memahami bahwa jabatan publik bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab.
Pengalaman bertemu pelajar dari sekolah lain pun membuka ruang pertemanan dan pertukaran pandangan. Dari perjumpaan semacam itu, kesadaran tentang persoalan daerah dapat tumbuh melalui percakapan dan pengalaman yang beragam.
Di balik program yang berlangsung satu hari ini, terdapat persoalan kebijakan yang lebih luas tentang bagaimana memastikan generasi muda tidak hanya mengenal demokrasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Gagasan Fakhrur Rozy menempatkan literasi sebagai langkah awal untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Ketika anak muda memahami cara kerja lembaga legislatif, mereka memiliki bekal untuk mengenali jalur penyampaian aspirasi. Ketika mereka memahami kebijakan publik, mereka dapat mulai menilai apakah program pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika mereka memahami pentingnya transparansi, mereka dapat berpartisipasi dalam pengawasan melalui saluran yang sah dan bertanggung jawab.
Akan tetapi, pendidikan politik yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar kunjungan. Ia memerlukan ruang dialog, materi pembelajaran yang terarah, akses terhadap informasi publik, dan mekanisme yang memungkinkan aspirasi masyarakat disampaikan serta ditindaklanjuti.
Program ini berpotensi dikembangkan menjadi forum aspirasi pelajar, diskusi tentang kebijakan daerah, pengenalan fungsi legislasi dan penganggaran, hingga pembelajaran mengenai transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.
Pengembangan tersebut dapat mempertemukan komunitas literasi, sekolah dan lembaga legislatif dalam proses pendidikan kewargaan yang lebih terstruktur.
Dengan cara itu, peserta tidak hanya mengingat pengalaman duduk di kursi dewan, tetapi juga membawa pulang pemahaman mengenai bagaimana kebijakan memengaruhi kehidupan mereka dan bagaimana masyarakat dapat ikut mengawalnya.
Inisiatif Fakhrur Rozy bersama Komunitas Literasi Rumah Besti’s menghadirkan pesan yang jelas bahwa generasi muda perlu diberi ruang untuk mengenal politik secara lebih dekat, kritis dan partisipatif.
Nilai personal branding yang dibangun melalui gagasan tersebut terletak pada upaya menjembatani dunia literasi dengan ruang kebijakan publik. Bukan sekadar memperkenalkan lembaga pemerintahan, tetapi juga mendorong lahirnya kebiasaan berdialog, keberanian mengemukakan gagasan dan kepedulian terhadap pembangunan.
Di tengah kebutuhan meningkatkan partisipasi warga, pendekatan seperti ini memberi peluang bagi anak muda untuk memahami bahwa demokrasi bukan hanya berlangsung pada saat pemilihan umum. Demokrasi juga hidup dalam percakapan sehari-hari, dalam kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dan dalam kesediaan masyarakat untuk mengawasi penggunaan kewenangan publik.
Tantangan berikutnya memastikan gagasan itu berlanjut menjadi program yang terukur. Keberlanjutan kegiatan, keterlibatan lebih banyak sekolah, serta ruang penyampaian aspirasi yang jelas dapat menjadi langkah untuk memperkuat manfaatnya.
Sebab, keberhasilan pendidikan demokrasi tidak hanya diukur dari berapa banyak pelajar yang mengunjungi gedung DPRD, tetapi juga dari pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian yang tumbuh setelah mereka kembali ke sekolah dan lingkungan masyarakat.
Senin, 26 Oktober 2026, menjadi satu catatan dalam perjalanan literasi politik generasi muda Bangka Barat. Para pelajar datang untuk mengenal lembaga legislatif, bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD, serta merasakan suasana yang sebelumnya hanya mereka bayangkan.
Fakhrur Rozy membawa gagasan agar pengalaman itu tidak berakhir sebagai kenangan satu hari. Ia berharap program tersebut terus berlanjut dan menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan kemampuan menyampaikan aspirasi sekaligus mengawasi jalannya pembangunan.
Pimpinan DPRD menyampaikan keterbukaan terhadap kritik dan masukan. Para pelajar membawa pulang pengalaman baru, pengetahuan dan harapan agar kesempatan serupa dapat kembali hadir.
Ketiga unsur itu terdapat pada komunitas, lembaga perwakilan dan generasi muda untuk menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi dapat dibangun melalui perjumpaan dan kerja bersama.
Pada akhirnya, masa depan daerah bukan hanya ditentukan oleh mereka yang hari ini memegang jabatan. Masa depan juga dibentuk oleh generasi yang mulai belajar memahami kebijakan, berani menyuarakan kebutuhan dan bersedia menjaga kepentingan bersama.
Melalui program “Simulasi Satu Hari Menjadi Anggota DPRD Bangka Barat”, Fakhrur Rozy mencoba menanamkan benih kesadaran tersebut bahwa anak muda memiliki tempat dalam demokrasi, bukan semata-mata sebagai penonton, melainkan sebagai warga yang berhak belajar, berbicara dan berpartisipasi.
Sebab, demokrasi yang bermakna tidak berhenti ketika pintu gedung parlemen dibuka. Demokrasi tumbuh ketika pengetahuan melahirkan keberanian, keberanian membuka ruang dialog dan dialog mendorong kebijakan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
About the Author
