Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)
Kegelisahan publik atas arah penyelenggaraan negara kini kian nyata. Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto, gejala ketidakpastian politik dan ekonomi makin mencuat ke permukaan. Di tengah situasi global yang bergejolak, masyarakat justru disuguhi kegamangan kepemimpinan nasional. Negeri ini seolah kehilangan kendali arah dan kehilangan nyali untuk mengambil keputusan besar yang menentukan masa depan rakyatnya.
Padahal, tanda-tanda darurat itu sudah lama berkedip. Inflasi pangan yang menekan daya beli rakyat kecil, ketimpangan pendapatan yang kian lebar, penegakan hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, hingga polarisasi kekuasaan yang mengunci energi pemerintahan. Namun di tengah situasi yang menuntut langkah cepat dan terukur, presiden tampak masih berhitung politik, bukan berhitung penderitaan rakyat.
Fenomena ini memperlihatkan hilangnya sense of crisis di pucuk kekuasaan. Negara seolah gamang menghadapi ancaman potensial di depan mata: krisis ekonomi akibat ketergantungan impor, krisis hukum akibat lemahnya integritas aparat penegak hukum, serta krisis legitimasi akibat makin jauhnya kebijakan dari nurani rakyat. Rakyat yang mestinya menjadi pusat dari segala kebijakan, kini justru menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan elite dan oligarki.
Presiden Prabowo, dengan mandat konstitusional yang luas, sejatinya memiliki ruang gerak besar untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun hingga kini, langkah-langkah besar yang diharapkan publik belum tampak. Reformasi Polri yang dijanjikan masih sebatas wacana. Penindakan tegas terhadap mafia hukum dan ekonomi belum terdengar. Agenda pembersihan kabinet dari menteri yang tak berpihak pada kepentingan rakyat juga belum dilakukan.
Lebih ironis lagi, presiden tampak masih berhati-hati menjaga keseimbangan politik dengan kekuatan lama yang justru menjadi sumber kekacauan. Dalam bahasa politik realis, mungkin ini disebut “manuver taktis.” Namun dalam pandangan rakyat, ini hanyalah tanda ketakutan kekuasaan untuk benar-benar berpihak.
Rakyat kini menunggu kepemimpinan yang berani keluar dari zona aman, out of the box leadership yang menempatkan nurani di atas kalkulasi politik. Menjaga stabilitas bukan berarti mempertahankan status quo yang busuk. Justru, dalam keadaan genting, tindakan normatif dan kompromistis hanya akan memperdalam krisis dan mempercepat erosi kepercayaan publik.
Kepemimpinan sejati selalu lahir di tengah krisis. Sejarah mencatat, bangsa ini selalu bangkit ketika ada pemimpin yang berani memutus mata rantai ketakutan. Prabowo punya kesempatan emas untuk membuktikan dirinya bukan sekadar penerus kekuasaan lama, melainkan pemimpin baru yang menyalakan harapan rakyat.
Jika presiden terus gamang, maka penderitaan rakyat akan makin panjang. Sebab, bukan musuh di luar negeri yang paling berbahaya bagi bangsa ini, melainkan ketidaktegasan pemimpin yang takut kehilangan kekuasaan. Dalam demokrasi, kekuatan terbesar bukan berada di istana, melainkan di tangan rakyat yang setiap hari menanggung akibat dari kebijakan yang tak berpihak.
Kini rakyat menanti: akankah presiden memilih berpihak pada sejarah atau terseret arus kekuasaan yang ia warisi? Sebab dalam situasi bangsa yang darurat, diam adalah pengkhianatan dan gamang adalah bentuk lain dari keputusasaan kekuasaan.
About the Author
