BANGKA BARAT, TARGETKRIMINAL.COM — Bupati Bangka Barat Markus, S.H., menekankan pentingnya perubahan budaya kerja di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut.
Menurut Markus, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana maupun pemenuhan administrasi sekolah. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus menjadi bagian dari keseharian sekolah melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Markus saat membuka Diklat SPMI di SMP Negeri 2 Mentok, Bangka Barat, Selasa (22/9/2026).
“Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah daerah memandang peningkatan mutu pendidikan bukan sekadar sebagai program administratif, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Kabupaten Bangka Barat,” kata Markus.
Pernyataan tersebut menempatkan agenda pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, bukan sekadar pelaksanaan program tahunan pemerintah daerah.
Markus mengatakan SPMI tidak boleh dipahami hanya sebagai kewajiban sekolah untuk melengkapi dokumen.
Ia ingin sistem tersebut menjadi budaya kerja seluruh warga sekolah sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara terencana, terukur, dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan.
“SPMI tidak boleh kita pahami hanya sebagai kegiatan untuk memenuhi dokumen atau melengkapi administrasi sekolah. Lebih dari itu, SPMI harus menjadi budaya kerja seluruh warga sekolah dalam memastikan bahwa proses pendidikan berjalan secara terencana, terukur, dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan,” ujarnya.
Konsep tersebut membuat keberhasilan SPMI tidak semata-mata diukur dari kelengkapan administrasi.
Sekolah perlu mengetahui persoalan yang dihadapi, mengidentifikasi penyebabnya, menentukan langkah perbaikan, kemudian mengevaluasi hasilnya.
Markus juga meminta sekolah melakukan refleksi secara terbuka dengan menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari hal yang sudah berjalan baik, persoalan yang masih harus diperbaiki, hambatan yang dihadapi hingga langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.
Dengan pendekatan tersebut, sekolah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga memiliki peran dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan pendidikan di lingkungannya.
Menurut Markus, kualitas sekolah tidak dapat hanya dilihat dari kondisi fisik bangunan.
“Sekolah yang bermutu bukan hanya sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik,” katanya.
Sekolah bermutu, lanjut dia, harus mampu menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas, guru yang terus belajar dan berkembang, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing.
Pandangan tersebut memperluas ukuran pembangunan pendidikan.
Sarana dan prasarana tetap menjadi kebutuhan penting, tetapi fasilitas merupakan salah satu bagian dari ekosistem pendidikan.
Di dalamnya terdapat guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite sekolah, masyarakat dan pemerintah daerah.
Karena itu, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kerja bersama.
Markus menegaskan bahwa peningkatan mutu bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah atau guru.
Pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu membangun sinergi untuk memastikan proses pendidikan berjalan secara berkelanjutan.
Salah satu hal yang ditekankan Markus bahwa penggunaan data dalam pengambilan keputusan.
Ia meminta sekolah tidak hanya menyatakan bahwa proses pendidikan sudah berjalan baik, tetapi mampu menunjukkan indikator dan bukti yang mendukung pernyataan tersebut.
“Kita harus membiasakan diri untuk tidak hanya mengatakan bahwa pendidikan kita sudah baik, tetapi mampu menunjukkan indikator dan bukti yang mendukung pernyataan tersebut,” ujar Markus.
Ia kemudian menekankan hubungan antara data, refleksi dan perbaikan.
“Dengan data, kita dapat mengetahui posisi sekolah kita. Dengan refleksi, kita dapat mengetahui kekurangan kita. Dengan perbaikan berkelanjutan, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara nyata,” katanya.
Pendekatan berbasis data memungkinkan sekolah melihat kondisi secara lebih spesifik.
Persoalan yang dihadapi satu sekolah belum tentu sama dengan sekolah lain. Karena itu, kebijakan perbaikan juga tidak selalu dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam.
Data dapat digunakan untuk mengetahui kondisi sekolah, sedangkan refleksi diperlukan untuk memahami persoalan yang muncul. Setelah itu, sekolah menentukan tindak lanjut berdasarkan kebutuhan.
Di titik tersebut, SPMI tidak hanya menjadi sistem administrasi, tetapi mekanisme untuk menghubungkan data dengan keputusan dan tindakan.
SPMI juga tidak berdiri sendiri dalam kebijakan pendidikan Bangka Barat.
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah memiliki Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka. Regulasi tersebut berstatus berlaku dan mengatur dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak serta implementasi Kurikulum Merdeka.
Dalam regulasi tersebut, peningkatan mutu pendidikan dikaitkan dengan penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter, dan berbudaya.
Dengan demikian, agenda SPMI dapat ditempatkan dalam rangkaian kebijakan pendidikan daerah yang lebih panjang.
Pembangunan pendidikan tidak hanya berbicara mengenai satu jenjang atau satu kegiatan. Pemerintah daerah perlu memastikan kesinambungan kebijakan mulai dari pendidikan usia dini hingga jenjang pendidikan berikutnya.
Pendidikan Dimulai Sejak Usia Dini
Upaya membangun ekosistem pendidikan juga menyentuh jenjang prasekolah.
Pada September 2026, pemerintah daerah melalui Disdikpora memperkuat program Beranda Bangka Barat yang berkaitan dengan wajib belajar satu tahun pendidikan prasekolah.
Program tersebut melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, desa atau kelurahan, Bunda PAUD, satuan PAUD, dan masyarakat.
Jika ditempatkan dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia, pendidikan prasekolah dan peningkatan mutu di jenjang sekolah dasar maupun menengah merupakan bagian dari mata rantai yang saling berhubungan.
Anak tidak hanya membutuhkan akses untuk bersekolah.
Mereka membutuhkan lingkungan belajar yang aman, guru yang kompeten, kepemimpinan sekolah yang efektif, dukungan keluarga, serta kebijakan pemerintah yang mampu menjawab kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Pesan Markus mengenai SPMI pada akhirnya menghadirkan tantangan yang tidak ringan.
Diklat dapat dilaksanakan dalam satu hari. Dokumen dapat disusun. Rencana kerja dapat dibuat.
Namun, perubahan budaya sekolah membutuhkan waktu lebih panjang.
Setelah kegiatan selesai, guru kembali mengajar. Kepala sekolah kembali memimpin sekolah. Peserta didik kembali mengikuti pembelajaran.
Pada tahap itulah SPMI akan diuji.
Apakah data benar-benar digunakan untuk mengambil keputusan?
Apakah evaluasi pembelajaran dilakukan secara rutin?
Apakah guru memperoleh ruang untuk meningkatkan kompetensi?
Apakah kepala sekolah mampu menggerakkan warga sekolah?
Apakah orang tua dilibatkan?
Apakah pemerintah daerah menyediakan dukungan yang dibutuhkan sekolah?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena hasil pendidikan tidak selalu dapat dilihat dalam waktu singkat.
Perubahan metode pembelajaran hari ini mungkin baru terlihat dampaknya beberapa tahun kemudian. Begitu pula budaya sekolah yang dibangun saat ini dapat memengaruhi cara anak belajar, berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan ketika mereka dewasa.
Di balik pembicaraan mengenai sistem, data dan evaluasi, Markus menempatkan peserta didik sebagai tujuan utama pembangunan pendidikan.
“Saya percaya bahwa setiap anak di Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.
Menurut dia, sekolah harus menjadi tempat yang memberikan ruang kepada anak untuk belajar, bertumbuh, berkarakter dan mengembangkan potensinya.
Dengan demikian, data, SPMI, evaluasi, maupun dokumen bukanlah tujuan akhir.
Semua instrumen tersebut digunakan untuk memastikan proses pendidikan berjalan lebih baik dan peserta didik memperoleh kesempatan berkembang.
Perspektif tersebut juga memperlihatkan bahwa pembangunan pendidikan memiliki karakter berbeda dibandingkan pembangunan fisik.
Jalan dan gedung dapat langsung terlihat setelah selesai dibangun. Sementara hasil pendidikan membutuhkan waktu lebih panjang untuk dapat diamati.
Karena itu, keberlanjutan kebijakan menjadi salah satu faktor penting.
Dalam komunikasi publik pemerintah daerah, pendidikan menjadi salah satu tema yang dikaitkan dengan pembangunan sumber daya manusia dan masa depan Bangka Barat.
Namun, narasi kebijakan pada akhirnya perlu diuji melalui implementasi.
Keberhasilan peningkatan mutu pendidikan tidak hanya terlihat dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga dari perubahan yang terjadi di satuan pendidikan.
Ukuran tersebut dapat dilihat dari kualitas proses pembelajaran, kemampuan guru, kepemimpinan sekolah, lingkungan belajar, penggunaan data, serta perkembangan peserta didik.
Dengan demikian, komunikasi pemerintah mengenai pendidikan tidak berdiri sendiri.
Ia perlu berjalan bersama kebijakan, anggaran, dukungan kepada sekolah, evaluasi dan hasil yang dapat diperiksa.
Dalam konteks itulah SPMI menjadi penting.
Sistem tersebut menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan, kemudian menghubungkannya kembali dengan evaluasi, refleksi dan tindak lanjut.
Markus berharap Diklat SPMI tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
“Saya berharap semangat ini tidak berhenti setelah kegiatan hari ini selesai,” ujarnya.
Ia ingin SPMI terus hidup dalam keseharian sekolah.
“Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut harus menjadi bagian dari budaya kerja. Dengan demikian, peningkatan mutu tidak menjadi kegiatan sesaat, tetapi menjadi proses yang berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Markus.
Pada bagian akhir sambutannya, Markus mengajak seluruh pihak untuk bekerja dengan hati, data dan kolaborasi.
“Mari kita bekerja dengan hati, bekerja dengan data, bekerja secara kolaboratif dan yang paling penting, bekerja secara konsisten untuk kepentingan anak-anak kita,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan tersebut melahirkan komitmen, program, dan tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan peserta didik.
Bagi Bangka Barat, tantangannya kini bukan hanya bagaimana menjalankan SPMI, melainkan bagaimana memastikan sistem tersebut benar-benar menjadi kebiasaan di sekolah.
Sebab mutu pendidikan tidak dibentuk dalam satu acara.
Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan berulang kali: guru memperbaiki pembelajaran, kepala sekolah membaca data, sekolah mengevaluasi kekurangan, orang tua terlibat dan pemerintah memberikan dukungan.
Jika proses tersebut berlangsung konsisten, SPMI dapat menjadi bagian dari upaya membangun sistem pendidikan yang terus belajar dan memperbaiki diri.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya akan terlihat dari dokumen atau kegiatan pemerintah.
Ukuran terpentingnya berada di ruang kelas pada pengalaman belajar anak-anak Bangka Barat dan pada kesempatan mereka untuk tumbuh menjadi manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, serta kemampuan menghadapi masa depan.
Di sanalah jalan panjang pembangunan pendidikan daerah benar-benar dimulai.
Penulis: Belva Al Akhab
About the Author
