Penulis: Belva Al Akhab, Reza dan Satrio
BANGKA, TARGETKRIMINAL.COM – Polemik Muara Air Kantung atau Muara Jelitik di Sungailiat, Kabupaten Bangka, kembali memanas.
Kali ini perdebatan bukan lagi sekadar soal perlu atau tidaknya pengerukan alur pelayaran. Publik mulai mempertanyakan hal yang lebih mendasar tentang apa sebenarnya penyebab utama pendangkalan yang terus berulang dari tahun ke tahun?
Pertanyaan itu mencuat setelah pertemuan dialogis antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka versi Lukman, Kamis (11/6/2026).
Dalam forum tersebut, Ketua HNSI Kabupaten Bangka, Lukman, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap aktivitas Ponton Isap Produksi (PIP) mitra PT Timah yang beroperasi di kawasan Muara Air Kantung.
Menurut Lukman, aktivitas pertambangan tidak bisa dipandang hanya dari sisi negatif.
“Kita tidak bisa melihat persoalan ini dari satu sisi saja. Aktivitas tambang yang berjalan selama ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Banyak nelayan yang keluarganya bergantung pada aktivitas tersebut. Karena itu yang diperlukan adalah pengaturan yang baik, bukan saling menyalahkan,” kata Lukman.
Pernyataan tersebut langsung memantik perdebatan.
Pasalnya, selama bertahun-tahun pendangkalan Muara Jelitik menjadi keluhan utama nelayan. Kapal sering kandas ketika air surut. Aktivitas pelayaran terganggu. Biaya operasional meningkat.
Di tengah kondisi itu, dukungan terhadap aktivitas tambang justru menimbulkan pertanyaan baru.
Bagaimana mungkin pendangkalan dianggap sebagai masalah serius, sementara aktivitas yang oleh sebagian kalangan diduga berkontribusi terhadap sedimentasi justru mendapatkan pembelaan?
Secara teknis, Ponton Isap Produksi bekerja dengan mengangkat material dari dasar laut untuk memperoleh kandungan timah.
Namun dari total material yang diangkat, hanya sebagian kecil yang menjadi konsentrat timah. Sisanya kembali dibuang ke laut dalam bentuk tailing.
Jika aktivitas tersebut berlangsung setiap hari dengan jumlah ponton yang besar, volume material yang kembali ke perairan tentu tidak sedikit.
Hal inilah yang menjadi sorotan sejumlah peserta dialog.
“Kalau setiap hari material diangkat dari dasar laut dan sebagian besar sisanya dikembalikan lagi ke perairan, tentu masyarakat berhak bertanya apakah ada kaitannya dengan sedimentasi yang terus terjadi. Ini bukan soal pro atau kontra tambang, tetapi soal mencari akar persoalan secara jujur dan ilmiah,” kata salah seorang peserta dialog.
Menurutnya, diskusi mengenai Muara Jelitik selama ini lebih banyak berkutat pada konflik antarkelompok dibanding mencari penyebab utama pendangkalan.
“Muara itu seperti pintu rumah. Kalau setiap hari ada material yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, lama-kelamaan pintu itu akan tersumbat. Karena itu penyelesaian tidak cukup hanya dengan pengerukan berkala, tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan sedimentasi,” ujarnya.
Soroti PT Andara
Dalam dialog tersebut, Lukman juga menyoroti keberadaan PT Andara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan yang sama.
Menurutnya, keberadaan izin tersebut menjadi salah satu pemicu gesekan yang berkembang di lapangan.
Namun pandangan tersebut justru memunculkan tanda tanya baru.
Sebab PT Andara selama ini disebut memiliki agenda pengerukan untuk membuka kembali alur pelayaran yang mengalami pendangkalan.
Situasi itu dinilai sebagian pihak sebagai ironi.
Sedimen dianggap sebagai persoalan utama.
Namun pihak yang ingin mengangkat sedimen mendapat kritik.
Sebaliknya, aktivitas yang oleh sebagian kalangan diduga berpotensi menambah akumulasi sedimen justru memperoleh dukungan.
Kondisi tersebut membuat polemik Muara Jelitik semakin rumit.
Di tengah silang pendapat yang terus berkembang, nelayan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Mereka harus berhadapan langsung dengan kondisi muara yang semakin dangkal.
“Nelayan tidak terlalu peduli siapa yang menang dalam polemik ini. Yang mereka inginkan sederhana, kapal bisa keluar masuk dengan aman, biaya operasional tidak bertambah dan mereka bisa mencari nafkah tanpa harus khawatir kandas setiap kali air surut,” kata seorang nelayan.
Menurutnya, masyarakat pesisir membutuhkan solusi nyata, bukan konflik yang terus berulang.
Sebab hingga kini persoalan utama belum berubah.
Muara masih dangkal.
Kapal masih kesulitan melintas.
Perdebatan masih berlangsung.
Sejumlah pihak menilai penyelesaian persoalan Muara Jelitik harus dimulai dari keterbukaan data.
Mulai dari data sedimentasi, kajian teknis, dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan perairan, hingga rencana penanganan jangka panjang kawasan muara.
Tanpa keterbukaan, spekulasi akan terus berkembang.
Tanpa kajian yang terbuka, masing-masing pihak akan tetap bertahan pada versinya sendiri.
“Kalau penyebabnya tidak pernah dibahas secara terbuka, maka pengerukan akan terus dilakukan berulang-ulang. Muara dibersihkan hari ini, beberapa waktu kemudian dangkal lagi. Yang rugi pada akhirnya tetap nelayan dan masyarakat pesisir,” ujar peserta dialog tersebut.
Hingga kini, polemik Muara Jelitik belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Sementara berbagai pihak masih berdebat soal penyebab dan solusi, nelayan tetap menunggu jawaban paling sederhana tentang kapan jalur pelayaran mereka kembali aman dan bisa digunakan tanpa rasa khawatir.
About the Author
