PENGAMAT politik dari Lingkar Demokrasi Nusantara, Rendy Alamsyah, menyebut hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai “rekonsiliasi yang gagal sejak dini.” Menurut Rendy, konflik laten antara keduanya yang telah membara sejak 2014 kini mulai menunjukkan ledakan di permukaan. Tarik menarik antara dua kekuatan politik ini dinilai sebagai upaya saling merebut dominasi atas panggung kekuasaan nasional.
Ketegangan kembali mencuat ketika isu ijazah palsu Jokowi tiba-tiba diarahkan pada partai berlambang biru. Ketegangan itu semakin terang benderang saat Silfester Matutina, relawan setia Jokowi, dalam sebuah debat televisi menyiratkan keterlibatan tokoh besar dari partai tersebut dalam penyebaran isu tersebut.
Pengangkatan Gibran sebagai calon Wakil Presiden Prabowo dinilai bukan sekadar strategi elektoral, melainkan bagian dari rencana jangka panjang untuk mengamankan pengaruh politik Jokowi pasca-2024, bahkan hingga 2029. Bagi Jokowi, mempertahankan peran dominan dalam perpolitikan nasional tampaknya menjadi harga mati. Isu ijazah palsu dan ancaman pemakzulan Gibran dianggap sebagai hambatan serius yang harus disingkirkan, bahkan jika harus mengorbankan etika dan norma demokrasi.
Dalam konteks ini, pemerintahan Prabowo menjadi panggung strategis bagi Jokowi untuk tetap mempertahankan kekuatan politiknya. Namun di sisi lain, rakyat dihadapkan pada pilihan sulit: membayar mahal demi menghentikan laju politik Jokowi yang dianggap merusak tatanan demokrasi dan reformasi.
Kini, semua mata tertuju pada Presiden Prabowo. Apakah ia akan membiarkan konflik elit meruncing menjadi pertumpahan darah antarsesama anak bangsa, ataukah ia akan menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas ambisi politik, dan meredam potensi otoritarianisme serta politik dinasti yang membayangi?
Penulis : Sri Radjasa, MBA (Pemerhati Intelijen)
About the Author
