BANGKA BARAT, TARGETKRIMINAL.COM — Di sebuah ruang sekolah, persoalan besar tentang masa depan daerah sedang dibicarakan dengan bahasa yang lebih dekat dengan kehidupan anak-anak.
Tentang keluarga. Tentang kesehatan. Tentang lingkungan. Tentang masa depan. Hingga tentang bagaimana setiap anak kelak menjadi bagian dari pembangunan Bangka Barat.
Semua itu terangkum dalam Sekolah Sadar Kependudukan (SSK) yang kini dikembangkan di SMPN 3 Mentok.
Pada tahapan Verifikasi Lanjutan SSK Tahun 2026, Jumat (25/9/2026), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bangka Barat, Sarbudiono, S.Pd, menegaskan bahwa pendidikan kependudukan tidak boleh berhenti pada dokumen, slogan, maupun sekadar tambahan materi kurikulum.
Menurutnya, SSK harus menjadi proses pendidikan yang nyata dan menyentuh kehidupan peserta didik.
“Pembelajaran terkait sekolah sadar kependudukan itu bukan sekadar wacana di atas kertas atau sekadar dimasukkan dalam kurikulum, tetapi lebih kepada implementasi dan praktik di lapangan,” ujar Sarbudiono.
SMPN 3 Mentok menjadi salah satu sekolah yang mendapat kepercayaan mewakili Bangka Barat dalam proses verifikasi tingkat nasional sebagai wakil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bagi Sarbudiono, capaian tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya upaya sekolah menerjemahkan konsep kependudukan ke dalam lingkungan pendidikan.
“Satu apresiasi yang luar biasa kepada SMPN 3 Mentok yang sudah mengupayakan seoptimal mungkin ketika diberi kepercayaan untuk mewakili Bangka Barat,” katanya.
Ia berharap seluruh ikhtiar sekolah selama proses verifikasi dapat memberikan hasil terbaik.
“Mereka sudah berikhtiar maksimal. Tinggal kita berdoa, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik,” ujar Sarbudiono.
Selama ini, istilah kependudukan sering kali terdengar sebagai sesuatu yang berkaitan dengan angka dan administrasi.
Jumlah penduduk, angka kelahiran, data keluarga, dokumen kependudukan dan berbagai statistik lainnya.
Namun, Sarbudiono ingin cara pandang itu diperluas.
Baginya, kependudukan pada akhirnya berbicara tentang manusia.
Karena itu, pendidikan kependudukan harus mampu membentuk kesadaran peserta didik tentang siapa dirinya, bagaimana membangun keluarga, menjaga kesehatan, merawat lingkungan dan mempersiapkan masa depan.
“Masalah kependudukan ini bukan sekadar masalah data, tetapi bagaimana mengaktualisasikan kependudukan menjadi materi yang mencakup pengembangan pribadi manusia itu sendiri,” jelasnya.
Konsep itu kemudian dapat diterapkan melalui berbagai aktivitas yang sudah ada di lingkungan sekolah.
Sekolah ramah anak, sekolah Adiwiyata hingga Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), menurut Sarbudiono, memiliki keterkaitan dengan SSK.
“Sekolah ramah anak itu bagian dari SSK. Sekolah Adiwiyata juga SSK. Kemudian PIK-R juga terkait dengan SSK,” tuturnya.
Dengan pendekatan tersebut, SSK tidak harus selalu hadir sebagai program yang berdiri sendiri.
Nilai-nilai kependudukan justru dapat ditanamkan melalui kegiatan yang sudah akrab dengan siswa.
Di sinilah SMPN 3 Mentok memiliki posisi penting.
Sekolah bukan sekadar tempat peserta didik mengejar nilai akademik, tetapi juga ruang untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan.
Seorang siswa SMP hari ini kelak akan menjadi bagian dari kelompok usia produktif. Mereka akan bekerja, membangun keluarga, mengambil keputusan, hidup bermasyarakat dan ikut menentukan kualitas pembangunan daerah.
Karena itu, kesadaran kependudukan perlu dibangun sebelum mereka memasuki fase tersebut.
Sarbudiono berharap pendidikan SSK mampu melahirkan generasi yang memahami bahwa dirinya memiliki hubungan dengan pembangunan daerah.
“SDM Bangka Barat ke depan harus menjadi SDM yang siap sadar bahwa dirinya bagian dari pembangunan penduduk dan pembangunan keluarga,” katanya.
Pesan tersebut sekaligus menempatkan pendidikan kependudukan sebagai investasi jangka panjang.
Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat dalam satu semester atau satu tahun ajaran.
Tetapi pemahaman yang tumbuh sejak sekolah dapat menjadi fondasi ketika seorang anak kelak mengambil keputusan penting dalam kehidupannya.
SSK Tidak Bisa Dibangun Satu Dinas
Di balik gagasan besar tersebut, terdapat tantangan yang tidak sederhana.
Sarbudiono menyebut koordinasi lintas sektor sebagai salah satu pekerjaan utama.
SSK membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah, mulai dari Dinas Pendidikan, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga Kesbangpol.
“Ini tidak bisa terselenggara dengan sendirinya. Harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua lintas sektoral yang berkaitan,” tegasnya.
Setiap sektor memiliki ruang kontribusi masing-masing.
Kesehatan dapat berbicara tentang kesehatan remaja. Lingkungan hidup tentang keberlanjutan. Administrasi kependudukan tentang pentingnya data dan dokumen. Pendidikan tentang proses pembentukan pengetahuan dan karakter.
Semua kemudian bertemu di sekolah.
Karena itu, keberhasilan SSK tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sebuah sekolah menyusun program, tetapi juga oleh seberapa kuat ekosistem di sekelilingnya mendukung.
Persoalan berikutnya adalah pembiayaan.
Sarbudiono secara terbuka mengungkapkan bahwa program SSK belum memiliki dukungan anggaran khusus yang memadai.
“Yang sangat krusial minimnya anggaran. Bahkan tidak ada anggaran. Jadi di program SSK ini kita tidak punya anggaran,” ungkapnya.
Keterbatasan tersebut membuat sekolah perlu mencari cara agar pendidikan kependudukan tetap berjalan tanpa bergantung pada program baru yang membutuhkan biaya besar.
Salah satunya dengan mengintegrasikan SSK ke dalam kegiatan yang sudah ada.
Ekstrakurikuler, organisasi siswa, kegiatan lingkungan, kegiatan remaja maupun aktivitas sekolah lainnya dapat dijadikan ruang pembelajaran.
“Sekolah harus bisa memanfaatkan kondisi yang ada dengan sumber dana dari masing-masing sekolah. Program-program seperti ekstrakurikuler bisa menjadi sarana penunjang pembelajaran sekolah sadar kependudukan,” jelas Sarbudiono.
Di titik ini, inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang mahal.
Terkadang inovasi tentang kemampuan melihat potensi yang sudah tersedia, lalu menghubungkannya dengan tujuan pendidikan yang lebih besar.
Sarbudiono juga mendorong keterlibatan pihak luar, termasuk perusahaan dan sektor swasta.
Menurutnya, sekolah perlu menjadi ruang pendidikan yang terbuka dan berhubungan dengan lingkungan masyarakat.
“Dukungan dari pihak luar seperti perusahaan dan swasta itu semuanya bagian dari bagaimana kita membangun sekolah menjadi sekolah yang terbuka, yang bisa menjadi ranah untuk mendidik manusia dari semua lini,” ujarnya.
Artinya, pendidikan kependudukan bukan semata-mata urusan guru di dalam kelas.
Orang tua, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat juga memiliki ruang untuk mengambil bagian.
Semakin banyak pihak memahami pentingnya pendidikan kependudukan, semakin besar pula peluang SSK menjadi gerakan yang berkelanjutan.
Bagi Sarbudiono, ukuran keberhasilan SSK bukan hanya apakah sebuah sekolah mampu melewati tahapan verifikasi.
Lebih jauh dari itu, keberhasilannya terletak pada perubahan kesadaran manusia.
Dan perubahan tersebut membutuhkan waktu.
“Membangun manusia dan membangun karakter itu bukan barang yang mudah, bukan seperti membalik telapak tangan atau langsung bisa dilihat hasilnya,” katanya.
Menurut dia, pembangunan karakter membutuhkan fondasi yang kuat dan proses yang konsisten.
“Membangun karakter ini membutuhkan fondasi dan landasan yang kuat, mengakar. Kemudian harus dari kesadaran dan kerja keras bersama,” lanjutnya.
Karena itu, Sarbudiono menilai komitmen SSK tidak boleh hanya ditumpukan kepada satu dinas maupun satu lembaga.
Semua pihak harus mengambil bagian.
Pada akhirnya, pembicaraan mengenai SSK bermuara pada satu persoalan besar tentang masa depan manusia Bangka Barat.
Bonus demografi memberikan peluang melalui besarnya proporsi penduduk usia produktif. Namun, peluang tersebut membutuhkan kesiapan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan, kesehatan, karakter, keterampilan dan kesiapan membangun keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Karena itu, Sarbudiono menilai penyadaran tentang kependudukan perlu terus diperkuat di tengah masyarakat.
“Kita harus memberikan penyadaran kepada masyarakat betapa pentingnya masalah kependudukan,” katanya.
Ia menilai bonus demografi harus dilihat sebagai persoalan strategis yang perlu dipersiapkan sejak sekarang.
“Dampak dari bonus demografi tentu harus kita sikapi dengan bagaimana kita memandang visi ke depan. Masalah kependudukan itu menjadi masalah yang krusial,” pungkasnya.
Dari SMPN 3 Mentok, pendidikan kependudukan kemudian mendapatkan wajah yang lebih dekat dengan masyarakat.
Bukan sekadar tentang data dan angka, tetapi tentang anak-anak yang sedang tumbuh.
Tentang keluarga yang akan mereka bangun.
Tentang lingkungan yang akan mereka tinggali.
Dan tentang manusia yang kelak akan mengisi pembangunan Bangka Barat.
Sarbudiono mendorong gagasan itu dari sisi kebijakan. SMPN 3 Mentok menjadi ruang untuk mempraktikkannya. Dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan kesadaran tersebut tidak berhenti ketika siswa meninggalkan ruang kelas. (Belva)
About the Author
