PANGKALPINANG, TARGETKRIMINAL.COM – Besarnya anggaran pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ternyata belum sepenuhnya berbanding lurus dengan optimalnya pelaksanaan program. Di akhir Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Babel masih menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 53 miliar. Temuan itu memantik sorotan Fraksi Partai NasDem DPRD Babel yang mendesak Gubernur Hidayat Arsani segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan, termasuk pimpinan organisasinya.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Rabu (29/7/2026).
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Bobby Prima Sandy Muslim, mengungkapkan Dinas Pendidikan mengelola anggaran sebesar Rp673 miliar sepanjang Tahun Anggaran 2025. Namun hingga tutup buku anggaran, masih terdapat SILPA sebesar Rp 53 miliar.
Menurut Bobby, besarnya anggaran pendidikan seharusnya menjadi modal utama pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Bangka Belitung, bukan justru menyisakan anggaran yang tidak termanfaatkan secara optimal.
“Besarnya anggaran tersebut seharusnya menjadi instrumen utama untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kualitas pendidikan di Bangka Belitung,” ujar Bobby.
Ia menilai besarnya SILPA menjadi indikator bahwa masih terdapat persoalan dalam proses pengelolaan anggaran. Mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pengendalian anggaran, hingga tata kelola organisasi dinilai perlu mendapatkan perhatian serius.
Padahal, kata Bobby, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tingkat SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus merupakan salah satu misi strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Karena itu, Fraksi Partai NasDem meminta Gubernur tidak hanya melihat persoalan dari sisi administratif, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas kepemimpinan di Dinas Pendidikan.
“Fraksi NasDem merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan, termasuk efektivitas kepemimpinan organisasinya,” tegas Bobby.
Menurut Fraksi NasDem, evaluasi tersebut penting agar anggaran pendidikan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah benar-benar mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan dan prestasi peserta didik di Bangka Belitung.
Meski memberikan catatan kritis terhadap Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Fraksi Partai NasDem tetap menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi NasDem berharap rekomendasi tersebut menjadi pijakan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperbaiki tata kelola anggaran, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan dunia pendidikan di daerah. (Belva)
About the Author
