BANGKA BARAT, TARGETKRIMINAL.COM – Kemampuan daerah membiayai pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Optimisme tersebut kini terlihat di Kabupaten Bangka Barat. Hingga akhir Semester I Tahun Anggaran 2026, realisasi PAD telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam memperkuat kemandirian fiskal mulai menunjukkan hasil yang nyata.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bangka Barat, Muhammad Ali, mengatakan target PAD hingga Juni 2026 sebesar Rp 53,4 miliar berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai Rp 55,3 miliar atau 51,81 persen dari target tahunan.
“Target sampai bulan Juni atau semester pertama sebesar Rp53,4 miliar. Alhamdulillah realisasinya sudah mencapai Rp 55,3 miliar atau 51,81 persen. Artinya target semester pertama sudah terlampaui,” ujar Muhammad Ali saat diwawancarai, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah berjalan sesuai arah yang telah direncanakan. Dengan realisasi yang telah melampaui target semester pertama, pemerintah daerah memiliki modal yang lebih kuat untuk mengoptimalkan penerimaan pada enam bulan berikutnya.
Muhammad Ali menjelaskan, PAD Bangka Barat bersumber dari empat komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Untuk sektor pajak daerah, target tahunan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 54,6 miliar. Hingga akhir Juni, realisasi mencapai Rp23,2 miliar atau 42,54 persen.
Meski belum mencapai target semester sebesar Rp 27,3 miliar, pemerintah optimistis realisasinya akan meningkat pada semester kedua seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat dan optimalisasi pemungutan pajak.
Kinerja paling menonjol justru datang dari sektor retribusi daerah.
Dari target tahunan sebesar Rp 41,1 miliar, realisasi hingga Juni mencapai Rp 25,4 miliar atau 56,35 persen, melampaui target semester pertama sebesar Rp 22,5 miliar.
Menurut Muhammad Ali, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang menghasilkan retribusi berjalan semakin baik, sekaligus mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi penyumbang dengan capaian paling tinggi.
Dengan target tahunan sebesar Rp 6 miliar, realisasinya hingga Semester I telah mencapai sekitar Rp 6 miliar atau 100,84 persen. Artinya, target satu tahun telah terpenuhi hanya dalam enam bulan pertama.
Sementara itu, kelompok lain-lain PAD yang sah juga mencatatkan hasil positif. Dari target tahunan sebesar Rp 1 miliar, hingga Juni telah terealisasi Rp 587,3 juta atau 58,74 persen, melampaui target semester pertama.
“Empat komponen PAD tersebut secara keseluruhan memberikan kontribusi sehingga realisasi PAD sampai semester pertama mencapai 51,81 persen. Artinya sudah sesuai bahkan melampaui target yang telah kita tetapkan,” jelasnya.
Muhammad Ali menilai capaian tahun ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Pada Juni 2025, realisasi PAD baru mencapai sekitar 40,64 persen atau sekitar Rp 51,1 miliar. Sedangkan pada Juni 2026 realisasinya meningkat menjadi Rp 55,3 miliar atau 51,81 persen.
“Kalau dibandingkan dengan tahun lalu pada bulan yang sama, capaian tahun ini jauh lebih baik. Ini menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah semakin efektif,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa tren peningkatan PAD menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola pendapatan daerah. Hal tersebut juga menjadi indikator meningkatnya kepatuhan wajib pajak, optimalnya pengelolaan aset daerah, serta semakin baiknya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dalam menggali potensi pendapatan.
Keberhasilan tersebut, lanjut Muhammad Ali, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak.
Mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, seluruh organisasi perangkat daerah, BLUD, camat, lurah, kepala desa, RT, juru pungut, DPRD Bangka Barat, Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Kantor Pertanahan/BPN Bangka Barat, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah.
Menurutnya, pembangunan fiskal tidak dapat dilakukan oleh satu institusi semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
BPPRD juga optimistis tren positif tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun. Bahkan, apabila realisasi terus menunjukkan perkembangan yang baik, target PAD Tahun Anggaran 2026 berpeluang mengalami penyesuaian melalui pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS).
“Tentu kami berharap tren positif ini terus berlanjut. Seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah akan terus kami optimalkan agar target akhir tahun dapat tercapai, paling tidak semoga dapat mendekatinya,” ujar Muhammad Ali.
Ia juga mengingatkan bahwa pada 2025 lalu, realisasi PAD Kabupaten Bangka Barat telah menembus lebih dari Rp 108 miliar, yang menjadi salah satu capaian tertinggi sejak daerah tersebut berdiri. Pengalaman tersebut menjadi modal optimisme bahwa kinerja PAD pada 2026 juga dapat terus ditingkatkan.
Keberhasilan melampaui target Semester I bukan sekadar capaian administratif. Lebih dari itu, peningkatan PAD merupakan fondasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk memperkuat kemandirian fiskal. Dengan kemampuan membiayai pembangunan melalui sumber pendapatan sendiri, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Di tengah tantangan fiskal nasional, capaian ini menjadi pesan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang disiplin, kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan mampu menjadi fondasi bagi kemajuan Bangka Barat menuju daerah yang semakin mandiri, kompetitif dan sejahtera. (Belva)
About the Author
