Penulis: Belva Al Akhab, Reza dan Satrio
BANGKA BARAT, TARGETKRIMINAL.COM — Polemik aktivitas tambang timah di perairan Keranggan-Tembelok, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, kembali memanas. Kali ini, sorotan tertuju pada seorang Ketua RW di Kelurahan Keranggan yang diduga kerap mendokumentasikan dan mengunggah aktivitas tambang ke media sosial.
Alih-alih mendapat dukungan karena dianggap menyuarakan kondisi lapangan, tindakan tersebut justru memicu keluhan dari sejumlah warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang.
Sejumlah warga bahkan disebut telah mengadukan persoalan tersebut kepada pihak kelurahan karena menilai unggahan-unggahan yang dilakukan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami ini bukan orang yang hidup dari gaji bulanan. Kalau tambang berhenti, dapur kami juga bisa berhenti berasap. Yang kami harapkan sebenarnya bukan saling menyalahkan, tetapi ada solusi yang nyata untuk masyarakat,” kata seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan, Rabu (10/6/2026).
Menurut warga tersebut, sebagian masyarakat merasa aktivitas mereka terus dipantau dan dipublikasikan sehingga memunculkan ketegangan di lingkungan.
“Harusnya perangkat lingkungan bisa menjadi penengah. Jangan sampai masyarakat merasa berhadapan dengan pemimpinnya sendiri. Kami hanya ingin bekerja dan menghidupi keluarga,” ujarnya.
Bagi sebagian masyarakat pesisir Keranggan-Tembelok, tambang timah bukan sekadar pekerjaan tambahan. Aktivitas itu telah menjadi sumber penghasilan utama di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
Kondisi tersebut membuat banyak warga mengaku tidak memiliki banyak pilihan selain turun ke laut mencari timah.
“Kalau ada pekerjaan lain yang penghasilannya cukup untuk keluarga, mungkin tidak semua orang akan turun ke laut menambang. Tapi kenyataannya kesempatan kerja terbatas. Itulah yang sering tidak dilihat orang,” ujar warga lainnya.
Pernyataan itu menggambarkan realitas yang dihadapi masyarakat pesisir. Di satu sisi mereka membutuhkan penghasilan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, aktivitas tambang terus menuai kritik karena dianggap berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Di balik polemik antara warga dan perangkat lingkungan, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah persoalan sebenarnya berada pada orang yang memotret aktivitas tambang atau pada aktivitas yang dipotret itu sendiri?
Selama bertahun-tahun, tambang timah di wilayah pesisir Bangka Belitung selalu menghadirkan dilema yang sama.
Timah menghadirkan uang.
Namun pada saat yang sama, aktivitas penambangan juga kerap dituding menyebabkan kerusakan lingkungan, pendangkalan perairan, meningkatnya sedimentasi hingga berkurangnya hasil tangkapan nelayan.
Kenyataan tersebut membuat perdebatan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
“Yang terjadi sekarang seperti dua kubu yang saling menyalahkan. Padahal masalahnya jauh lebih besar. Masyarakat butuh makan, lingkungan juga harus dijaga. Pemerintah harus hadir mencarikan jalan tengah, bukan membiarkan konflik ini terus membesar,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika konflik sosial mulai tumbuh di tengah masyarakat akibat persoalan tambang.
Di tengah perdebatan yang berlangsung, laut Keranggan-Tembelok tetap menjadi pihak yang paling banyak menanggung konsekuensi.
Mesin tambang terus bekerja.
Dasar perairan terus diaduk.
Sedimentasi terus terjadi.
Sementara masyarakat terus berdebat mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah.
“Kalau hari ini kita hanya memikirkan timah yang naik ke darat, sementara kerusakan yang turun ke laut kita abaikan, maka anak cucu kita nanti yang akan membayar harganya,” ujar seorang warga yang mengaku prihatin terhadap kondisi pesisir Keranggan.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan tambang tidak hanya berbicara tentang penghasilan hari ini.
Ada masa depan pesisir yang juga dipertaruhkan.
Ada sumber daya laut yang harus diwariskan.
Ada generasi berikutnya yang kelak akan menerima dampak dari keputusan yang diambil saat ini.
Karena itu, persoalan yang terjadi di Keranggan-Tembelok sesungguhnya bukan sekadar konflik antara warga dengan seorang Ketua RW.
Persoalan utamanya bagaimana masyarakat terus bergantung pada aktivitas tambang, sementara dampak lingkungan dan konflik sosial yang ditimbulkan semakin sulit dihindari.
Ketika timah habis suatu hari nanti, masyarakat mungkin masih bisa mencari sumber penghasilan lain.
Namun jika laut telah rusak, biaya yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal dan berlangsung jauh lebih lama.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Ketua RW yang disebut dalam keluhan warga tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan yang disampaikan sejumlah masyarakat. (BELVA)
About the Author
