Penulis: Belva Al Akhab, Satrio dan Tim
BANGKA BARAT, TARGETKRIMINAL.COM – Kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang menembus Rp3.170 per kilogram disambut gembira oleh petani di Bangka dan Bangka Barat. Namun Ketua DPRD Bangka Barat, H. Badri Syamsu, S.H., mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak boleh hanya bergantung pada fluktuasi harga pasar.
Menurut Badri, naiknya harga sawit memang menjadi kabar baik bagi ribuan keluarga petani yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perkebunan. Namun, pemerintah tidak boleh terlena dengan kondisi tersebut.
“Kenaikan harga sawit tentu patut disyukuri. Tetapi tugas pemerintah dan DPRD tidak berhenti di situ. Kita harus memastikan petani mendapatkan kepastian, perlindungan dan keadilan ekonomi secara berkelanjutan,” kata Badri kepada wartawan, Sabtu (6/6/2026).
Data Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka menunjukkan harga TBS petani mandiri mengalami kenaikan hampir di seluruh pabrik kelapa sawit pada Jumat (5/6).
Harga tertinggi tercatat di PT Tata Hamparan Eka Persada (THEP) Puding Besar sebesar Rp3.170 per kilogram atau naik Rp270 dibandingkan hari sebelumnya.
Kemudian PT Gemilang Cahaya Mentari (GCM) Tanjung Taras sebesar Rp3.070 per kilogram, PT Payung Mitra Jaya Mandiri (PMM) Simbel Rp3.060 per kilogram, serta PT Mutiara Agro Sejahtera (MAS) Kpuk sebesar Rp3.010 per kilogram.
Sementara PT Mitra Agro Sembada (MAS) Jebus dan PT Fenyen Agro Lestari (FAJ) Bukit Layang menetapkan harga Rp2.950 per kilogram. PT Putra Bangka Mandiri (PBM) Congkong Abang membeli TBS sebesar Rp2.900 per kilogram. Sedangkan PT Gunung Pelawan Lestari (GPL) Mapur bertahan pada angka Rp2.880 per kilogram.
Di balik kenaikan harga tersebut, Badri melihat persoalan yang lebih besar.
Ia menilai petani masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari tingginya harga pupuk, biaya perawatan kebun, ongkos panen, hingga ketidakpastian harga yang sewaktu-waktu bisa berubah.
“Kita tidak ingin petani hanya tersenyum saat harga naik, lalu kembali tertekan ketika harga turun. Yang dibutuhkan masyarakat sistem yang mampu melindungi mereka dalam kondisi apa pun,” tegasnya.
Badri menegaskan lembaga legislatif tidak boleh hanya fokus pada pembahasan anggaran dan regulasi semata.
Menurutnya, DPRD harus menjadi benteng aspirasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok produktif yang selama ini menopang perekonomian daerah.
“DPRD harus hadir bersama rakyat. Kita harus menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap tata niaga sawit, transparansi harga TBS, serta hubungan yang sehat antara perusahaan dan petani.
Ia juga meminta pemerintah daerah terus memperkuat program pemberdayaan petani agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik.
Bagi Badri, sawit bukan hanya soal angka dan perdagangan.
Ia menyebut sawit telah menjadi denyut kehidupan ribuan keluarga di Bangka Barat.
Dari hasil kebun sawit, banyak orang tua menyekolahkan anak-anak mereka, membangun rumah, membayar biaya kesehatan, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, ketika harga sawit turun beberapa waktu lalu, dampaknya tidak hanya dirasakan petani.
Daya beli masyarakat ikut melemah. Aktivitas ekonomi desa melambat. Bahkan usaha-usaha kecil di sekitar kawasan perkebunan ikut terkena imbas.
“Kalau petani sejahtera, warung hidup. Usaha kecil bergerak. Ekonomi desa tumbuh. Dampaknya luas sekali,” kata Badri.
Dalam pandangan Badri, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya diukur dari jumlah proyek fisik yang dibangun.
Menurut dia, ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan tersebut.
“Pembangunan sejati ketika masyarakat merasakan perubahan dalam hidup mereka. Ketika petani memperoleh harga yang layak, ketika nelayan bisa melaut dengan tenang, ketika pelaku UMKM berkembang dan ketika anak-anak desa memiliki masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM harus tetap menjadi prioritas kebijakan pembangunan daerah.
Badri mengatakan kenaikan harga TBS yang terjadi saat ini memang membawa optimisme baru bagi petani.
Namun ia mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
Menurutnya, negara harus hadir melalui kebijakan yang berpihak, pengawasan yang kuat dan perlindungan yang nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin petani Bangka Barat memiliki masa depan yang lebih baik. Kita ingin mereka bekerja dengan tenang karena ada kepastian dan perlindungan. Ketika petani kuat, ekonomi daerah juga akan kuat,” pungkasnya.
Bagi Badri Syamsu, naiknya harga sawit hingga Rp3.170 per kilogram bukanlah garis akhir perjuangan. Justru momentum itu menjadi pengingat bahwa tugas pemerintah dan DPRD memastikan kesejahteraan rakyat tidak naik-turun mengikuti harga pasar, melainkan tumbuh melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. (BELVA)
About the Author
