KETIKA China menawarkan dunia mimpi baru lewat Belt and Road Initiative (BRI), sebagian besar negara melihatnya sebagai peluang. Pakistan menjadikannya jembatan menuju kemandirian energi. Ethiopia memanfaatkannya untuk membuka kawasan industri baru. Bahkan negara-negara kecil di Asia Tengah berhasil menjadikan proyek BRI sebagai sarana modernisasi logistik.
Namun di Indonesia, inisiatif yang seharusnya menjadi momentum kebangkitan justru berubah menjadi sumber kegelisahan. Alih-alih menjadi sarana transfer teknologi dan peningkatan kapasitas nasional, banyak proyek kerja sama dengan China berubah menjadi lahan korupsi, tumpang tindih kebijakan, dan ketimpangan baru.
Masalahnya bukan pada China. Masalahnya ada pada kita, pada pejabat yang memandang kerja sama global bukan sebagai peluang belajar, tetapi sebagai kesempatan memperkaya diri. Indonesia gagal karena korupsi telah membutakan arah kebijakan nasionalnya.
Secara global, BRI mencakup lebih dari 140 negara dengan total investasi lebih dari USD 4 triliun. Proyek ini adalah visi besar China untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra, menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa dalam jaringan perdagangan modern. Di atas kertas, konsep ini bisa menjadi game changer bagi negara berkembang seperti Indonesia dengan membangun infrastruktur, membuka lapangan kerja, dan mempercepat industrialisasi.
Namun kenyataan berkata lain. Lihatlah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek dengan investasi lebih dari Rp114 triliun itu digadang-gadang sebagai simbol modernitas dan kemajuan teknologi Indonesia. Tapi publik tahu, proyek ini sarat pembengkakan biaya, lemahnya studi kelayakan, hingga perdebatan panjang soal pembiayaan.
Kita tidak melihat alih teknologi yang signifikan. Kita tidak melihat efek domino terhadap industri lokal. Sebaliknya, banyak bahan, komponen, bahkan tenaga kerja tetap berasal dari China. Proyek ini menjadi etalase dari apa yang salah dalam kebijakan ekonomi Indonesia, dimana kita ingin modern, tapi tidak mau belajar; kita ingin investasi, tapi tak punya arah.
Padahal, jika dikelola dengan benar, kerja sama seperti BRI bisa menjadi katalis transfer ilmu. China sebenarnya tidak menutup kesempatan bagi negara mitra untuk belajar. Tapi karena pemerintah Indonesia tidak menyiapkan sistem, tidak menegosiasikan syarat alih teknologi, dan membiarkan proyek dikelola secara politis, hasilnya justru memiskinkan rakyat di tanah sendiri.
China Membangun dengan Disiplin, Indonesia Menjual dengan Retorika
China tidak tiba-tiba menjadi kekuatan dunia. Sejak reformasi ekonomi Deng Xiaoping tahun 1978, China membuka diri terhadap investasi asing, tetapi dengan satu syarat yakni investor harus membawa teknologi, melatih tenaga kerja lokal, dan bekerja sama dengan perusahaan nasional.
Kebijakan ini melahirkan transformasi industri. Dari pabrik perakitan murah, China beralih menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi. Kini mereka menjadi pemain utama dalam kendaraan listrik, semikonduktor, hingga kecerdasan buatan.
Bandingkan dengan Indonesia. Kita membuka keran investasi selebar-lebarnya, tapi tidak mewajibkan transfer teknologi. Kita membiarkan proyek asing dijalankan dengan tenaga kerja impor. Kita bahkan sering kali tunduk pada tekanan diplomatik, hanya agar proyek tertentu bisa segera diresmikan, hanya demi pencitraan politik.
Ekonom Joseph Stiglitz pernah mengingatkan, “Negara berkembang sering gagal bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena elitnya tidak memiliki visi pembangunan.” Peringatan itu menggema di Indonesia hari ini. Kita bukan kekurangan peluang, tetapi kehilangan arah.
Sementara China melindungi industri dalam negerinya dengan kebijakan controlled openness, Indonesia menempuh jalan sebaliknya: open without control. Kita membuka pasar, tapi tidak menyiapkan rakyatnya untuk bersaing. Akibatnya, rakyat hanya menjadi buruh di proyek-proyek yang berdiri di atas tanahnya sendiri.
Inilah bentuk penjajahan baru yang ironis, bukan oleh bangsa lain, melainkan oleh kebijakan sendiri.
Filosofi Bangsa yang Terlupakan
Dalam sejarah peradaban Asia, baik China maupun Indonesia sama-sama memiliki akar budaya kolektivisme dan harmoni sosial. Dalam filsafat Tiongkok dikenal prinsip zhong yong yakni keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Sementara di Indonesia, nilai itu terpatri dalam gotong royong dan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun, filosofi itu memudar di tangan generasi elite yang lebih mencintai kekuasaan daripada kemaslahatan. Kebijakan ekonomi kehilangan moralnya, bergeser menjadi proyek untuk menguntungkan kelompok tertentu. Dalam atmosfer politik yang koruptif, rakyat bukan lagi subjek pembangunan, melainkan objek yang dikorbankan.
Padahal Bung Hatta telah mengingatkan sejak lama bahwa “Kita tidak ingin Indonesia menjadi bangsa kuli, atau menjadi kuli di antara bangsa-bangsa.” Tetapi realitas hari ini justru menunjukkan kebalikannya. Rakyat bekerja keras di sektor informal, sementara hasil bumi dan sumber daya dikuasai oleh korporasi besar, banyak di antaranya berafiliasi dengan kekuatan asing.
China membangun kekuatannya dengan menanamkan etos nasionalisme ekonomi, Indonesia justru menjual asetnya dengan alasan pragmatisme pembangunan. Kita gagal memahami bahwa kedaulatan ekonomi bukan soal menolak investasi, melainkan memastikan rakyat menjadi penerima manfaat utama dari setiap kerja sama.
Data yang Tak Bisa Disangkal
Laporan Bank Dunia (2024) menunjukkan bahwa 72 persen proyek BRI di Indonesia dikerjakan oleh konsorsium asing tanpa keterlibatan signifikan industri lokal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mencatat adanya pembengkakan biaya hingga 30 persen di beberapa proyek infrastruktur strategis akibat lemahnya pengawasan.
Sementara itu, utang luar negeri Indonesia per pertengahan 2025 mencapai USD 402,5 miliar, hampir setara dengan 29 persen PDB. Sebagian besar berasal dari pinjaman proyek infrastruktur jangka panjang. Jika tidak menghasilkan pendapatan produktif, beban fiskal ini akan menekan APBN selama dua dekade ke depan.
Ini artinya, generasi mendatang akan membayar mahal atas kesalahan generasi hari ini.
Ironisnya, pemerintah tetap menyebut proyek-proyek tersebut sebagai “simbol kemajuan.” Padahal, apa artinya kemajuan jika yang menikmati hanya segelintir elit politik dan konglomerat? Apa gunanya investasi triliunan jika desa-desa tetap miskin, petani tetap kehilangan lahan, dan anak-anak bangsa tetap menjadi penonton di tengah gemuruh globalisasi?
Kita seharusnya tidak alergi terhadap China. Bangsa itu bukan musuh, tetapi cermin. Dari China kita bisa belajar tentang kerja keras, perencanaan jangka panjang, dan nasionalisme ekonomi. Mereka membangun dengan disiplin dan berpikir lintas generasi. Sementara kita masih sibuk memikirkan periode kekuasaan lima tahunan.
Kebangkitan China adalah hasil kombinasi antara etos kerja rakyat dan visi strategis negara. Indonesia bisa meniru itu, jika mau jujur, mau belajar, dan mau menegakkan integritas.
Negara harus hadir bukan sebagai broker proyek, tapi sebagai pengatur arah. Pemerintah harus berani menegosiasikan setiap kerja sama dengan satu prinsip, bahwa sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah amanat Pasal 33 UUD 1945 yang kini seolah hanya menjadi kalimat simbolik di dinding istana.
Kita perlu elite yang berani menolak gratifikasi, menolak tekanan politik, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas keuntungan pribadi. Sebab kedaulatan ekonomi tidak akan lahir dari rapat-rapat proyek, melainkan dari keberanian moral untuk mengatakan “cukup.”
Menatap Masa Depan yang Masih Bisa Diselamatkan
Masih ada waktu untuk memperbaiki arah. Pemerintah dapat merevisi model kerja sama BRI agar lebih berpihak kepada rakyat. Misalnya, dengan mewajibkan local content requirement, program pelatihan tenaga kerja nasional, serta mekanisme audit publik terhadap setiap proyek strategis.
Indonesia juga bisa belajar dari Vietnam yang berhasil menyeimbangkan hubungan dengan China dan Barat. Mereka membuka diri terhadap investasi, tapi dengan strategi nasional yang jelas: setiap proyek asing harus memperkuat industri lokal dan meningkatkan kapasitas teknologi dalam negeri.Kalau Vietnam bisa, mengapa Indonesia tidak?
Masalah kita bukan pada kemampuan, tapi pada kemauan. Kita terlalu lama membiarkan korupsi dan kepicikan merampas masa depan bangsa. Sementara rakyat terus berjuang dalam ekonomi informal, pejabat terus sibuk meresmikan proyek yang hanya mempertebal dompetnya.
BRI seharusnya menjadi jembatan peradaban baru. Tapi selama Indonesia dikelola oleh pejabat yang tidak memiliki visi dan moral, ia hanya akan menjadi jalan tol menuju ketergantungan.
Kita harus memilih, ingin menjadi bangsa yang belajar dari China, atau terus menjadi bangsa yang kalah oleh keserakahannya sendiri.
Bangsa besar tidak diukur dari tinggi menaranya, tapi dari sejauh mana ia melindungi rakyatnya. China menjadi kuat bukan karena investasi asing, melainkan karena disiplin nasionalnya. Indonesia bisa kuat, jika berani berhenti menjadi korban dari pejabatnya sendiri.
Penulis : Sri Radjasa, M. BA (Pemerhati Intelijen)
About the Author
