BANGKA BARAT, TARGETKRIMINAL.COM — Di balik target medali dan ambisi mengharumkan nama daerah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Tahun 2026, ada tanggung jawab besar yang tidak boleh diabaikan umtuk memastikan setiap rupiah anggaran pembinaan olahraga dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai aturan.
Kesadaran itulah yang mengemuka dalam rapat koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Barat bersama Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan seluruh cabang olahraga (cabor), Rabu (21/10/2026), di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat.
Mengusung tema “Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas Dana Hibah dan Kepatuhan Hukum untuk Mewujudkan Prestasi Olahraga Bangka Barat yang Berintegritas,” kegiatan ini mempertemukan para ketua dan bendahara cabor dengan jajaran pengurus KONI untuk menyamakan persepsi mengenai pengelolaan anggaran, administrasi organisasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Pesannya jelas bahwa mengejar prestasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dalam mengelola dana hibah.
Ketua KONI Kabupaten Bangka Barat, Martin, menegaskan bahwa keberhasilan organisasi olahraga tidak cukup diukur dari pencapaian atlet di arena pertandingan. Tata kelola yang baik dan pertanggungjawaban anggaran juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembinaan.
“Yang paling penting bagaimana kita bersama-sama memahami tata kelola, akuntabilitas dana hibah dan kepatuhan hukum. Jangan sampai karena persoalan administrasi kemudian menghambat pembinaan dan prestasi olahraga,” ujar Martin, sebagaimana dikutip dari pemberitaan Sorotan Bangka, Rabu (21/10/2026).
Pernyataan tersebut menyoroti dua kebutuhan yang harus berjalan beriringan. Di satu sisi, atlet membutuhkan pembinaan yang konsisten, program latihan yang terencana, dan dukungan anggaran yang memadai. Di sisi lain, setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
Karena itu, Martin menekankan pentingnya komunikasi antara KONI dan seluruh cabor. Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program diharapkan dapat dibahas bersama sehingga tidak berkembang menjadi hambatan bagi pembinaan atlet.
Ia juga mendorong pengurus cabor agar menggunakan dana hibah secara tertib dan transparan, dengan memastikan setiap pengeluaran didukung dokumen administrasi yang memadai.
Anggaran yang tersedia, menurut arah kebijakan tersebut, harus benar-benar mendukung kebutuhan pembinaan atlet dan pelaksanaan program kerja yang berdampak terhadap peningkatan prestasi.
Dalam forum tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Ahmad Fatoni, memberikan pembekalan mengenai pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan dana hibah KONI, khususnya menjelang pelaksanaan Porprov Babel 2026.
Fatoni mengingatkan bahwa dana hibah yang bersumber dari keuangan negara tetap memiliki kewajiban pertanggung jawaban dan dapat menjadi objek pemeriksaan.
“Dana hibah tetap menjadi objek pemeriksaan sama halnya dengan dana lainnya yang bersumber dari keuangan negara. Kita memberikan pembekalan kepada pengurus dan cabor untuk melakukan penataan baik dari segi pertanggung jawaban penggunaan keseluruhan,” kata Ahmad Fatoni, sebagaimana dikutip dari Sorotan Bangka.
Pembekalan ini menjadi pengingat bagi pengurus organisasi olahraga bahwa pengelolaan dana tidak berhenti ketika anggaran diterima atau kegiatan selesai dilaksanakan. Ada rangkaian tanggung jawab yang harus dipenuhi, mulai dari perencanaan program, penggunaan anggaran sesuai peruntukan, penyimpanan bukti transaksi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Ketertiban administrasi juga berperan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Dengan memahami ketentuan yang berlaku, pengurus diharapkan dapat menjalankan program secara profesional sekaligus meminimalkan risiko persoalan hukum.
Bagi cabang olahraga, pemahaman ini penting agar kebutuhan pembinaan dan tuntutan akuntabilitas tidak dipandang sebagai dua hal yang bertentangan. Keduanya justru menjadi fondasi bagi organisasi yang sehat dan berkelanjutan.
Ketua pelaksana kegiatan, Eka Octawianto, S.T., M.AP., yang juga menjabat Kepala Bidang Organisasi KONI Kabupaten Bangka Barat, menempatkan rapat koordinasi tersebut sebagai langkah memperkuat sinergi dan kesamaan pemahaman di lingkungan organisasi olahraga.
Kehadiran ketua dan bendahara cabor menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola yang lebih tertib, terutama dalam perencanaan program, penggunaan anggaran, pengarsipan dokumen, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Koordinasi yang terarah diharapkan membuat setiap cabor mampu mengidentifikasi kebutuhan pembinaan secara lebih tepat, menyusun target prestasi yang terukur, dan menyesuaikan pelaksanaan program dengan anggaran yang tersedia.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga mendukung efektivitas pembinaan atlet. Program yang direncanakan secara matang akan lebih mudah dievaluasi, sementara penggunaan anggaran yang terdokumentasi dengan baik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan Bangka Barat menghadapi Porprov VII Tahun 2026, ketika koordinasi antarpengurus dan kesiapan setiap cabang olahraga menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan.
Rapat koordinasi KONI Bangka Barat bersama Kejaksaan Negeri Bangka Barat memperlihatkan bahwa keberhasilan olahraga daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet di lapangan. Di balik setiap pertandingan, terdapat proses perencanaan, pengelolaan anggaran, administrasi, dan pengawasan yang turut menentukan kualitas pembinaan.
Prestasi dan akuntabilitas bukan dua tujuan yang harus dipilih salah satunya. Keduanya justru saling menguatkan pembinaan membutuhkan dukungan anggaran, sedangkan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab menjaga agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sinergi antara KONI, seluruh cabor, dan unsur penegak hukum diharapkan mampu membangun budaya organisasi yang lebih profesional serta meningkatkan kesadaran pengurus terhadap kewajiban administrasi dan kepatuhan hukum.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan olahraga Bangka Barat bukan hanya berapa banyak medali yang berhasil dibawa pulang. Keberhasilan juga tercermin dari bagaimana atlet dibina, program dijalankan, anggaran digunakan sesuai tujuan, dan kepercayaan publik dijaga.
Dengan tata kelola yang tertib dan integritas yang kuat, upaya mengejar prestasi di Porprov VII Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan kebanggaan bagi daerah, tetapi juga meninggalkan fondasi pembinaan olahraga yang lebih bertanggung jawab untuk masa mendatang.
Penulis: Belva Al Akhab
About the Author
