BANGKA BARAT, TARGETKRIMINAL.COM — Sebuah jabatan mungkin hanya terlihat sebagai nama baru pada papan ruangan. Tetapi bagi sebuah daerah, pergantian pejabat bisa menjadi lebih dari sekadar perubahan struktur. Ia dapat menjadi titik mula bagi cara baru pemerintah bekerja, melayani dan menatap masa depan.
Di Gedung Graha Aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Selasa (8/9/2026), tiga pejabat pimpinan tinggi pratama menerima amanah baru. Andi Tenri Ajeng, S.H. dipercaya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; Teni Wahyuni, S.E. sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; serta Setyawan, S.P. sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji itu merupakan bagian dari pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pengangkatan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 100.3.3.2/228/BKPSDMD/2026, yang ditetapkan di Mentok pada 4 September 2026 dan ditandatangani Bupati Bangka Barat Markus.
Namun Markus memberi makna yang lebih dalam terhadap seremoni tersebut.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial pengisian jabatan, melainkan awal dari tanggung jawab besar,” kata Markus.
Kalimat itu menjadi pesan pertama sekaligus garis besar dari arah yang ingin dibangun pemerintah daerah, jabatan harus bergerak menjadi kerja, kerja harus menjelma pelayanan dan pelayanan pada akhirnya harus kembali kepada masyarakat.
Surat keputusan menjadi dokumen administratif.
Ia memiliki nomor, tanggal, tanda tangan dan nama.
Tetapi kehidupan pemerintahan tidak pernah berhenti di dalam lembaran itu.
Di luar gedung, masyarakat menjalani hari dengan kebutuhan yang nyata. Anak-anak pergi ke sekolah. Orang tua mencari penghidupan. Warga membutuhkan pelayanan administrasi. Lingkungan membutuhkan ketertiban. Ketika bencana datang, masyarakat membutuhkan pemerintah yang sigap.
Karena itu, sebuah jabatan bukan hanya tentang kewenangan.
Ia tentang tanggung jawab.
Markus mengatakan pengisian kekosongan jabatan dilakukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, menumbuhkan semangat baru, serta mendorong peningkatan kinerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Artinya, perubahan dalam struktur birokrasi diharapkan tidak berhenti pada pergantian orang.
Harus ada energi baru.
Harus ada cara kerja baru.
Jika memungkinkan, harus ada hasil yang baru.
Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut dilakukan melalui seleksi terbuka.
Markus menegaskan bahwa dari tiga nama calon JPTP terbaik, dirinya memilih satu nama setelah mempertimbangkan berbagai aspek.
“Saya memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon JPTP terbaik sudah melalui berbagai pertimbangan dan berbagai aspek, jadi tidak ada berdasarkan kedekatan, tetapi murni hasil seleksi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BKPSDMD yang telah melaksanakan proses seleksi terbuka tersebut.
Pelantikan telah mendapatkan persetujuan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor 43265/R-AK.02.03/SD/F/2026, tertanggal 24 Agustus 2026.
Dengan proses itu, tiga pejabat baru kini memasuki fase yang lebih penting daripada seleksi.
Fase pembuktian.
Sebab setelah nama ditetapkan dan sumpah diucapkan, masyarakat tidak akan menilai mereka dari proses panjang yang terjadi di ruang seleksi.
Masyarakat akan melihat hasil.
Markus menyadari bahwa medan pemerintahan terus berubah.
Tuntutan publik terhadap kualitas layanan semakin tinggi. Teknologi berkembang cepat. Regulasi bergerak dinamis.
Birokrasi tidak bisa lagi berjalan hanya dengan pola lama.
Karena itu, ia menitipkan lima pesan kepada pejabat yang baru dilantik: memegang teguh integritas dan loyalitas pada tugas; membangun koordinasi lintas unit secara aktif dan konstruktif; mengelola program dengan akuntabilitas, efisiensi dan dampak nyata; cepat beradaptasi terhadap digitalisasi; serta membangun kepemimpinan yang visioner dan menjadi teladan.
Lima pesan itu seperti lima tiang bagi sebuah rumah yang ingin dibangun lebih kokoh.
Integritas menjadi fondasinya.
Koordinasi menjadi penghubungnya.
Akuntabilitas menjadi ukuran kekuatannya.
Digitalisasi menjadi jalur menuju masa depan.
Sedangkan keteladanan menjadi atap yang menaungi seluruh kerja birokrasi.
Sekilas, ketiga pejabat itu akan bekerja di ruang yang berbeda.
Tetapi jika ditarik lebih jauh, ketiganya berada dalam satu lingkaran pembangunan manusia.
Andi Tenri Ajeng akan berhadapan dengan urusan aparatur dan pengembangan sumber daya manusia daerah.
Di sanalah pembangunan dimulai dari dalam tubuh pemerintahan.
Sebab tidak mungkin mengharapkan pelayanan publik yang baik tanpa aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas.
Di sisi lain, Teni Wahyuni akan memimpin Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
Pendidikan adalah jenis pembangunan yang sering kali hasilnya tidak langsung terlihat.
Tidak seperti jalan yang selesai lalu dapat dilalui, hasil pendidikan membutuhkan waktu panjang untuk tumbuh.
Seorang anak hari ini mungkin baru membawa buku ke sekolah.
Tetapi bertahun-tahun kemudian, ia bisa menjadi guru, dokter, pengusaha, birokrat, petani modern, teknisi atau pemimpin daerah.
Karena itu, membangun pendidikan sesungguhnya adalah menanam pohon yang buahnya mungkin dipetik oleh generasi berikutnya.
Sementara Setyawan mendapat amanah memimpin Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Bidang ini berhadapan dengan ketertiban dan keselamatan masyarakat.
Keberhasilan mereka terkadang justru terasa ketika tidak terjadi apa-apa.
Ketika lingkungan tertib.
Ketika gangguan dapat dicegah.
Ketika masyarakat merasa aman.
Ketika petugas mampu datang tepat waktu saat keadaan berubah menjadi genting.
Ketiganya berbeda meja, berbeda tugas dan berbeda tantangan.
Tetapi ujungnya sama tentang pelayanan masyarakat.
Markus menyampaikan pesan yang cukup tajam kepada para pejabat.
“Saudara bukan sekadar pemegang struktur tapi penjaga ruh dan arah gerak birokrasi,” katanya.
Birokrasi, dalam pesan itu, tidak boleh menjadi bangunan yang hanya sibuk menjaga dirinya sendiri.
Ia harus bergerak keluar.
Menyentuh masyarakat.
Membaca persoalan.
Mencari solusi.
Berani melakukan perubahan.
“Jangan hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi jadilah penggerak perubahan,” lanjut Markus.
Kalimat itu menjadi penting karena pembangunan daerah membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar menunggu instruksi.
Pemimpin harus mampu melihat apa yang belum selesai.
Apa yang belum tersentuh.
Apa yang bisa diperbaiki.
Dan apa yang harus disiapkan sebelum persoalan menjadi lebih besar.
Ada satu pesan Markus yang barangkali paling dekat dengan hakikat jabatan.
Jabatan bukan hak, melainkan kepercayaan dan amanah.
Kursi pemerintahan selalu memiliki masa.
Nama dapat berganti.
Struktur dapat berubah.
Tetapi masyarakat tetap tinggal dengan konsekuensi dari kebijakan yang dibuat.
Karena itu, seorang pejabat sesungguhnya sedang meminjam kewenangan untuk suatu masa tertentu.
Ia datang dengan kepercayaan.
Suatu hari akan pergi dengan pertanggungjawaban.
Markus meminta para pejabat menjalankan tugas dengan rasa syukur dan tanggung jawab.
Ia menyebut kepercayaan sebagai mata uang paling berharga dalam pelayanan publik.
Kepercayaan itu tidak lahir dari pidato.
Ia tumbuh dari tindakan yang berulang.
Dari pelayanan yang tidak berbelit.
Dari keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dari kesediaan mendengar keluhan.
Dari keberanian mengakui bahwa masih ada yang harus diperbaiki.
Pembangunan yang baik tidak hanya bertanya apa yang dibutuhkan hari ini.
Ia juga bertanya apa yang akan dibutuhkan anak-anak Bangka Barat kelak.
Itulah sebabnya Markus berpesan
“Jangan hanya berpikir hari ini, tapi rancanglah untuk masa depan daerah ini.” pesanya.
Pesan itu membawa pembangunan keluar dari horizon satu tahun anggaran.
Jalan pembangunan harus lebih panjang daripada masa jabatan.
Sebab generasi yang akan menikmati hasil pembangunan mungkin belum memiliki suara dalam menentukan kebijakan hari ini.
Mereka belum berada di ruang rapat.
Belum mengenal gedung pemerintahan.
Bahkan mungkin belum lahir.
Namun keputusan yang dibuat hari ini akan menjadi bagian dari dunia yang mereka warisi.
Di situlah seorang pejabat diuji, apakah ia hanya menyelesaikan pekerjaan yang ada di meja atau ikut menyiapkan meja bagi generasi berikutnya.
Markus berharap seluruh proses pemerintahan bermuara pada terwujudnya Bangka Barat yang Bermartabat (Berkeadilan, Makmur, Tangguh dan Bersahabat).
Kata-kata itu menjadi semacam arah kompas pembangunan.
Berkeadilan berarti pembangunan tidak kehilangan rasa kepada mereka yang berada di pinggir.
Makmur berarti hasil pembangunan tidak berhenti pada angka, tetapi hadir dalam kehidupan masyarakat.
Tangguh berarti daerah mampu menghadapi perubahan dan tekanan zaman.
Bersahabat berarti pemerintah tidak berdiri sebagai menara yang jauh dari rakyat.
Karena pembangunan pada akhirnya bukan hanya perkara seberapa banyak program diluncurkan.
Pembangunan tentang manusia.
Tentang kesempatan.
Tentang rasa aman.
Tentang pendidikan.
Tentang pelayanan.
Tentang harapan.
Sebuah pantun menjadi penutup.
Tetapi pekerjaan baru saja dimulai.
Setelah tepuk tangan berhenti, para pejabat kembali ke ruang kerjanya.
Dokumen akan kembali memenuhi meja.
Telepon akan berdering.
Rapat akan dimulai.
Keluhan masyarakat akan datang.
Program harus dijalankan.
Anggaran harus dipertanggungjawabkan.
Dan keputusan harus dibuat.
Di sanalah sumpah jabatan menemukan maknanya.
Bukan ketika diucapkan di hadapan banyak orang, tetapi ketika diuji dalam kesunyian sebuah keputusan.
Bukan ketika nama disebut sebagai pejabat, tetapi ketika masyarakat merasakan manfaat dari kepemimpinannya.
Bukan ketika kursi diduduki, tetapi ketika amanah dijalankan.
Tiga nama telah ditetapkan.
Tiga jabatan telah dipercayakan.
Kini pembangunan menunggu mereka bekerja.
Sebab Bangka Barat tidak hanya membutuhkan birokrasi yang lengkap secara struktur.
Bangka Barat membutuhkan birokrasi yang hidup yang mampu menjadikan kewenangan sebagai pelayanan, jabatan sebagai amanah dan setiap keputusan hari ini sebagai jembatan menuju masa depan.
Di situlah pembangunan sesungguhnya dimulai. (Belva)
About the Author
