Opini By : Dekyan
Bangka – Negeri ini terlalu sering bicara soal aturan, tetapi terlalu jarang bicara soal lapar. Terlalu sering bicara penertiban, tetapi terlalu sedikit bicara bagaimana rakyat harus hidup setelah ditertibkan.
Hari ini kita menyaksikan sebuah kenyataan pahit: ketika rakyat kecil turun ke laut, ke tanah, ke alam tempat mereka menggantungkan hidup, mereka dianggap pelanggar. Mereka dirazia, diburu, ditekan, seolah menjadi ancaman bagi negara. Padahal yang mereka perjuangkan bukan kemewahan, bukan kekayaan, melainkan hanya sepiring nasi di meja makan.
Yang lebih menyakitkan, ketika rakyat susah mencari makan, banyak pihak justru hadir hanya untuk melarang—tanpa pernah benar-benar memberi solusi. Mudah berkata “itu tidak boleh”, tetapi sulit menjawab pertanyaan sederhana dari rakyat: kalau bukan dari situ, kami harus makan dari mana?
Jangan jadikan hukum sebagai alat untuk menekan mereka yang hanya ingin bertahan hidup. Sebab hukum yang kehilangan rasa keadilan hanyalah kekuasaan yang dibungkus aturan.
Rakyat kecil tidak butuh belas kasihan. Mereka hanya butuh kesempatan. Mereka hanya ingin diberi ruang untuk bekerja, untuk berusaha, untuk menyambung hidup dari kekayaan alam yang sejak dulu ada di tanah kelahiran mereka sendiri.
Ironis apabila kekayaan alam melimpah, tetapi rakyat di sekitarnya tetap hidup susah. Lebih ironis lagi ketika hasil bumi daerah justru mengalir kepada segelintir pihak, sementara masyarakat lokal hanya mendapat debu dan larangan.
Jika negara ingin melarang rakyat menambang, maka negara juga harus berani menjamin kehidupan mereka. Berikan pekerjaan. Berikan usaha. Berikan solusi nyata. Karena melarang tanpa solusi sama saja memaksa rakyat memilih antara melanggar aturan atau membiarkan keluarganya kelaparan.
Perlu diingat, rakyat tidak sedang memberontak ketika mereka mencari nafkah. Mereka hanya sedang berjuang agar anak-anak mereka bisa makan dan sekolah.
Maka jangan heran bila suara rakyat terus menggema:
“Jangan kriminalisasi perjuangan perut rakyat kecil. Jangan tutup jalan rezeki sebelum membuka pintu pengganti.”
Karena pada akhirnya, sejarah selalu mencatat: ketika penguasa terlalu sibuk menjaga aturan tanpa menjaga kesejahteraan, maka yang lahir bukan ketertiban—melainkan ketidakpercayaan.
About the Author
